50 Hari Prabowo: Hapus Utang UMKM, Naikkan Gaji Guru, dan Raih Investasi 18,5 Miliar Dolar
Presiden Ri Prabowo Subianto -Doc/Foto.Ist-
REL,BACAKORAN.CO - Presiden Prabowo Subianto telah mengambil sejumlah langkah kebijakan penting dalam 50 hari pertama masa kepemimpinannya, yang dimulai pada 20 Oktober 2024. Kebijakan-kebijakan tersebut fokus pada bidang ekonomi, politik, dan keamanan, dengan penekanan pada kesejahteraan rakyat.
Salah satu kebijakan penting yang diumumkan Prabowo adalah penghapusan utang bagi petani, nelayan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada tanggal 5 November 2024, Prabowo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024, yang menghapuskan utang yang tidak dapat dibayar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta UMKM di bidang kuliner dan industri kreatif. Kebijakan ini berlaku bagi 1 juta UMKM yang terdaftar di bank-bank milik negara, dengan kriteria tertentu, seperti maksimal utang Rp 500 juta untuk badan usaha dan Rp 300 juta untuk perseorangan.
BACA JUGA:Jakarta Tak Lagi DKI, Prabowo Sahkan UU Baru: Apa Dampaknya?
BACA JUGA:Rencana Besar Prabowo untuk PNS, Transformasi Gaji dan Sistem Baru Menuju 2045
Selain itu, Prabowo juga fokus pada peningkatan investasi asing untuk mendukung perekonomian Indonesia. Dalam kunjungan luar negeri selama dua pekan pada November 2024, Prabowo mengunjungi enam negara, termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, dan Abu Dhabi. Hasilnya, ia mengembalikan komitmen investasi senilai 18,5 miliar dolar AS, termasuk investasi dari China dan British Petroleum yang akan memperkuat sektor energi Indonesia.
Tidak hanya ekonomi, kebijakan sosial juga menjadi perhatian utama Prabowo. Pada Peringatan Hari Guru 2024, ia mengumumkan kenaikan izin sertifikasi guru ASN dan non-ASN. Tunjangan sertifikasi untuk guru ASN dan PPPK akan dibebankan sebesar satu kali gaji, sementara guru non-ASN yang baru mendapat sertifikasi akan menerima tambahan Rp 2 juta. Pemerintah juga berencana menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk hampir 807.000 guru pada tahun 2025, serta memberikan bantuan pendidikan dan bantuan tunai untuk guru yang belum bersertifikasi.
BACA JUGA:Prabowo Subianto Hadiri Breakfast Meeting dengan PM Australia, Ditemani Menlu Sugiono di Lima, Peru
BACA JUGA:Rencana Besar Prabowo untuk PNS, Transformasi Gaji dan Sistem Baru Menuju 2045
Dengan kebijakan-kebijakan ini, Prabowo berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat sektor UMKM, dan memajukan kualitas pendidikan di Indonesia***