Terapkan Opsen Pajak Mulai 2025

Reporter: Pauzan |

Editor: Pauzan |

Selasa , 17 Dec 2024 - 23:20

Achmad Rizwan SSTP MM. Foto: dok/ist--

terapkan opsen pajak mulai 2025                            rel, palembang – pemerintah provinsi sumatera selatan melalui badan pendapatan daerah (bapenda) memperkenalkan kebijakan baru terkait pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb).
langkah ini diambil untuk menyesuaikan target penerimaan pajak dengan penerapan opsen pajak yang berlaku mulai 5 januari 2025, sebagaimana diatur dalam uu nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (uu hkpd).
kepala bapenda sumsel, achmad rizwan sstp mm, mengungkapkan bahwa kehadiran kebijakan ini bertujuan memperbaiki struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) serta memberikan kepastian hukum terhadap pendapatan asli daerah (pad) dari sektor pajak kendaraan.
“opsen pajak ini memungkinkan pembayaran pajak kendaraan dilakukan langsung ke kabupaten/kota, sehingga tercatat secara real-time,” ujarnya saat ditemui kemarin.
dalam aturan baru ini, tarif pkb diturunkan dari 1,5% menjadi 1%, sedangkan tarif bbnkb tetap sebesar 10%. 
lebih menarik lagi, pajak progresif untuk kendaraan kedua, termasuk mobil bekas, dihapuskan. 
“pembeli kendaraan bekas hanya dikenakan tarif normal. ini meringankan beban masyarakat,” jelas rizwan.
meski begitu, kendaraan baru masih dikenakan pajak sesuai ketentuan, termasuk tambahan opsen pajak. 
misalnya, jika pkb tahunan mencapai rp2,4 juta, dengan opsen pajak, konsumen akan membayar sedikit lebih tinggi namun tetap terjangkau.
salah satu keunggulan kebijakan ini adalah pembagian hasil pajak yang lebih adil antar daerah berdasarkan potensi kendaraan dan jumlah penduduk.
kota palembang dengan konsentrasi wajib pajak terbesar, misalnya, akan memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan daerah dengan jumlah kendaraan lebih sedikit seperti pagaralam, empat lawang, dan oku selatan.
“dengan aturan ini, pemerintah daerah didorong untuk lebih optimal dalam pendataan wajib pajak,” imbuh rizwan.
sebagai tambahan, pemprov sumsel meluncurkan program insentif fiskal berupa pengurangan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (pbb kb) dari 7,5% menjadi 5%. 
insentif ini berlaku mulai 1 desember hingga 31 desember 2024, bertujuan mendukung stabilitas keuangan daerah dan meringankan beban masyarakat.
"program ini tidak hanya membantu masyarakat tetapi juga mendorong daya saing usaha di sumsel,” kata rizwan.
hingga akhir tahun 2024, realisasi pajak kendaraan di sumsel menunjukkan angka yang menggembirakan, pkb 100,47%, bbnkb 97% dan pajak bahan bakar kendaraan: 108% serta pajak air permukaan: 130%.
untuk tahun 2025, target penerimaan pkb diperkirakan mencapai rp750 miliar, menurun dari target rp1,2 triliun pada 2024. 
baca juga:dak di sumsel diduga menyimpang
baca juga:pj wako buka turnamen cantur antar asn
penyesuaian ini disebabkan perubahan sistem pendapatan daerah yang kini lebih adil dan merata.
pemprov sumsel telah melakukan sosialisasi kepada konsumen dan pelaku usaha otomotif, sembari menunggu arahan dari kementerian dalam negeri terkait pelaksanaan aturan baru ini. 
uji coba sistem pajak dijadwalkan berlangsung sebelum kebijakan resmi diterapkan.
dengan kebijakan ini, pemprov sumsel optimistis dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah secara lebih efisien dan transparan. (*)