Presiden Prabowo Bentuk Komite Digital, Dorong Kepatuhan Pajak Lebih Tinggi

Presiden Indonesia Prabowo Subianto --

REL,BACAKORAN.CO – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategi dengan membentuk Komite Percepatan Transformasi Digital yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Pembentukan komite ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mereformasi sistem perpajakan melalui digitalisasi.

Keputusan ini disampaikan oleh Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini setelah menghadiri pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan.

BACA JUGA: Mudah dan Cepat! Mulai Cara Membuat SKCK Online 2025 dengan Biaya Terjangkau

BACA JUGA: Panduan Lengkap Perpanjangan SIM 2025: Tarif, Syarat, dan Cara Mudah Online & Offline

Fokus pada Digitalisasi Perpajakan

Mari Elka Pangestu menjelaskan bahwa komite ini akan fokus pada tiga aspek utama digitalisasi: Digital ID, pembayaran digital (digital payment), dan pertukaran data (pertukaran data). Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki administrasi perpajakan, mengurangi penghindaran pajak, dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

“Kami ingin memastikan bahwa sistem perpajakan lebih transparan dan efisien, sehingga masyarakat lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya,” ujar Mari Elka.

Transformasi Administrasi Pajak

Kementerian Keuangan telah meluncurkan sistem administrasi pajak, yang memungkinkan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak dilakukan secara elektronik. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dan meningkatkan akurasi serta efisiensi administrasi perpajakan.

BACA JUGA: Seleksi PPPK Tahap II Telah Dibuka, Persiapkan Diri dengan Contoh Soal Penata Layanan Operasional 2024

BACA JUGA: Simak!, Ini Jawaban Mendikdasmen Soal Wacana Libur Sekolah Sebulan saat Ramadhan

Kesiapan Infrastruktur Digital

Menteri PANRB Rini Widyantini menambahkan bahwa transformasi digital ini memerlukan infrastruktur publik digital yang kuat. Pemerintah berkomitmen untuk mempersiapkan segala aspek yang diperlukan, termasuk teknologi dan sumber daya manusia, agar transformasi ini berjalan lancar.

“Dengan landasan digital yang kuat, kami optimis bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi dapat diimplementasikan lebih efektif,” kata Rini.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan