Kakanwil Kemenkumham Sumsel Bersilaturahmi ke Pj Gubernur

REL, Palembang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (Kakanwil), Dr Ilham Djaya, menjalani sesi audiensi dan koordinasi dengan Pj. Gubernur Sumatera Selatan, Dr Agus Fatoni, pada Jumat (26/1/2024) siang. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan sinergisitas antara Kemenkumham Sumsel dan Pemerintah Provinsi.

Dalam audiensi tersebut, Ilham Djaya menyoroti sinergi dalam menjunjung tinggi hukum dan HAM di Sumatera Selatan. "Ini adalah audiensi pertama kami setelah Pj Gubernur dilantik beberapa waktu lalu. Kami ingin bersinergi dan menyamakan visi," ujar Ilham.

Ilham Djaya juga menyampaikan kondisi Pemasyarakatan, khususnya masalah over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Sumatera Selatan, yang melampaui 100%. Ia mengungkapkan perhatiannya terhadap capaian Kantor Imigrasi Palembang dan Kantor Imigrasi Muara Enim dalam menghimpun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Imigrasi sebesar 7,6 triliun rupiah.

Mengenai implementasi hukum dan HAM, Ilham Djaya merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (STRANAS BHAM). Ia menekankan pentingnya pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) di setiap provinsi, yang akan diketuai oleh Gubernur dengan sekretarisnya adalah Kakanwil Kemenkumham.

BACA JUGA:Sumsel Raih Zona Hijau Kualitas Pelayanan Publik

BACA JUGA:Kerahkan Dukungan Bonek Hadapi PSIS Semarang

"Kami memohon agar Pj Gubernur segera mengukuhkan GTD BHAM sesegera mungkin, mengingat ini adalah atensi khusus dari Presiden dalam pengawasan dunia usaha yang menjunjung tinggi HAM," papar Ilham Djaya.

Ilham juga mengajak Pemerintah Provinsi untuk mendukung inisiatif Kabupaten/Kota Peduli HAM. "Besar harapan kami di tahun 2024 ini bisa meningkat," tambahnya.

Pj. Gubernur Sumsel, Dr Agus Fatoni, merespons positif terhadap sinergitas dan capaian yang dijelaskan oleh Kakanwil Kemenkumham Sumsel. Terkait dengan pengukuhan GTD BHAM, Agus Fatoni berjanji akan segera mengutus jajaran untuk mempersiapkannya. Ia juga terus mendorong pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan lapas untuk mengatasi permasalahan over kapasitas. (*)