Ribuan Honorer Provinsi di Bengkulu Lakukan Demo, Tuntut Diangkat PPPK Penuh

RAKYATEMPATLAWANG - Ribuan orang yang tergabung dalam Himpunan R Duo R Tigo (HIRRO) Provinsi Bengkulu, yang merupakan Tenaga Non-ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkup Provinsi Bengkulu, menggelar aksi di Kantor Gubernur Bengkulu pada Rabu (15/1). 

Mereka merupakan peserta yang telah lolos seleksi administrasi dan kompetensi, namun tidak mendapatkan formasi pada kuota usulan instansi dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai Tidak Tetap (PTT), Guru Tidak Tetap (GTT), dan Tenaga Harian Lepas (THL).

Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa menyampaikan tiga tuntutan utama, yaitu:

1. Mengangkat R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu.

BACA JUGA:Oknum Polisi Tendang Pemotor di Prabumulih: Viral di Media Sosial, Jabatan Dicopot

2. Membayar insentif atau tambahan penghasilan bagi PTT dan GTT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu.

3. Menjalankan aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Aksi ini dikoordinir oleh Ketua HIRRO Provinsi Bengkulu, Eflin Suryadi. Ia berharap Gubernur Bengkulu melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu dapat mengakomodasi tuntutan mereka dan memberikan kepastian mengenai status kepegawaian yang diinginkan, mengingat banyak dari mereka yang telah bekerja selama bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah bekerja hingga 24 tahun, serta telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Angkat kami Non-ASN ini menjadi PPPK Penuh Waktu, Pak Gubernur. Kami sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Apa kami hanya diangkat saat sudah mendekati masa pensiun?” ungkap para honorer dalam orasinya.

BACA JUGA:Top 3 Berita Hari Ini: Konflik Turis Arab, Aksi Sosial Cinta Kuya, dan Ulah Turis Asing di Bali

Para peserta R2 (eks THK-II yang lulus) dan R3 (Non-ASN yang lulus) berharap pemerintah daerah segera menyelesaikan pengangkatan PPPK, mengingat pada seleksi tahap pertama masih terdapat ribuan Non-ASN yang tidak lolos akibat kekurangan formasi. Pemerintah kembali membuka seleksi tahap kedua untuk menyelesaikan masalah tersebut, dengan aturan bahwa tidak boleh ada tenaga honorer di instansi pemerintah setelah Desember 2024.

“Kami minta yang sudah mengikuti tes tahap pertama, yang R2 dan R3, diangkat menjadi PPPK penuh waktu, bukan paruh waktu. Kami tidak masuk dalam perengkingan karena kekurangan formasi, ini kesalahan pemerintah daerah karena formasi yang diminta terlalu sedikit. Kami minta diangkat tahun ini menjadi PPPK penuh waktu,” ujar Heti Gusni, GTT di SMAN 13 Bengkulu Utara.

Heti juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menyelenggarakan seleksi PPPK tahap II tanpa menyelesaikan terlebih dahulu seleksi tahap pertama untuk R2 dan R3. Jumlah R2 dan R3 yang terdata adalah 2.089 orang untuk tenaga teknis dan 920 orang untuk tenaga guru.

“Jika R2 dan R3 dijadikan PPPK paruh waktu, apakah honorer yang mengikuti seleksi tahap dua juga akan menjadi PPPK paruh waktu? Seharusnya tidak demikian,” ujar Eflin.