Protes ASN: Korpri Diharapkan Lebih Responsif Mengakomodasi Keluhan dan Kebutuhan Pegawai Negara

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Selasa , 21 Jan 2025 - 08:00

Tahun 2021 juga menjadi momen ketidakpuasan ASN terhadap kebijakan pemerintah dalam hal Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 yang lebih kecil dibandingkan dengan yang diterima pada tahun 2019.

Petisi yang diinisiasi oleh ASN bernama Romansyah H. mengkritik keputusan tersebut dan menyuarakan kekecewaan banyak ASN di seluruh Indonesia.

Petisi ini bahkan berhasil mengumpulkan lebih dari 12.000 tanda tangan sebagai bentuk protes terhadap pengurangan tersebut.

Reformasi Sistem Pensiun ASN

Selain itu, isu reformasi sistem pensiun bagi PNS juga sempat memicu protes besar-besaran. Banyak ASN yang khawatir bahwa program reformasi ini tidak akan memberikan tunjangan pensiun yang memadai.

Reformasi sistem pensiun yang sempat diprotes pada tahun 2020 ini masih menjadi perhatian, mengingat skema dana pensiun yang baru dianggap lebih kompleks dan akan memerlukan waktu yang lama untuk diterapkan.

Tantangan yang Dihadapi ASN

Pemerintah Indonesia memang tengah berupaya melakukan reformasi kepegawaian, termasuk sistem pensiun untuk ASN dan pemberian perlindungan yang lebih baik.

Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti rendahnya manfaat pensiun, kesenjangan antara jabatan tinggi dan rendah, serta potensi perilaku koruptif yang muncul dari ketidakadilan sistem tersebut.

Pemerintah mengakui bahwa reformasi ini sangat penting dan mendesak untuk dilakukan, namun implementasinya memerlukan waktu dan kerja keras.

Kesimpulan: Peran Korpri dan Tantangan bagi ASN

Meskipun ASN memiliki Korpri sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi, kenyataannya masih banyak keluhan yang tidak terakomodasi dengan baik.

Dari pemecatan sewenang-wenang hingga tunjangan yang tidak dibayar, tantangan bagi ASN terus berlanjut.

protes asn: korpri diharapkan lebih responsif mengakomodasi keluhan dan kebutuhan pegawai negara                            rel,bacakoran.co - aparatur sipil negara (asn) di indonesia baru-baru ini menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan dan keputusan yang mereka anggap tidak adil, salah satunya terkait pemecatan sewenang-wenang oleh pejabat di kementerian pendidikan tinggi, sains, dan teknologi (kemendikti saintek), menteri satryo soemantri brodjonegoro. isu ini menarik perhatian publik, mengingat stigma terhadap asn sebagai 'kaki tangan' pemerintah yang seharusnya tidak terlibat dalam aksi demonstrasi.
korpri: wadah untuk menyuarakan keluhan asn
asn di indonesia memiliki wadah organisasi yang bernama korpri (korps pegawai republik indonesia), yang seharusnya menjadi saluran bagi asn untuk menyuarakan aspirasi, terutama terkait isu-isu kesejahteraan dan kebijakan pemerintah.
korpri, yang didirikan pada 29 november 1971 berdasarkan keppres ri nomor 82 tahun 1971, memiliki sejumlah fungsi penting, seperti meningkatkan profesionalisme anggota, memperjuangkan kesejahteraan, serta memberikan bantuan hukum dan pelindungan bagi anggotanya.
namun, peran korpri dalam mengakomodir keluhan asn tidak selalu terdengar atau tampak jelas di publik, meskipun organisasi ini seharusnya berfungsi sebagai pengayom dan pelindung bagi para pegawai negeri.
baca juga:mobil dinas tabrak pejalan kaki hingga adu banteng di jakarta barat, lima orang terluka
protes asn terhadap kebijakan pemerintah
isu ketidakpuasan asn ini bukanlah yang pertama kali muncul. beberapa waktu lalu, aliansi dosen asn kementerian pendidikan tinggi, sains, dan teknologi (adaksi) menggelar protes besar terkait belum dibayarkannya tunjangan kinerja (tukin) dosen sejak tahun 2020.
para dosen asn tersebut berencana mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (ptun) jika pemerintah tidak segera memberikan kepastian terkait pencairan tunjangan tersebut pada 2025.
selain itu, mereka juga mengancam akan melakukan aksi mogok mengajar sebagai bentuk protes jika pemerintah terus tidak memberi solusi.
protes tersebut berakar pada pernyataan sekretaris jenderal kemendikti saintek, togar m. simatupang, yang menyatakan bahwa pada tahun 2025 tidak ada anggaran untuk pembayaran tukin dan tunjangan profesi bagi dosen.
meskipun demikian, pihak kemendikti saintek berusaha untuk mengajukan anggaran sebesar rp2,8 triliun kepada badan anggaran dpr dan kementerian keuangan.
baca juga:kerugian asuransi akibat kebakaran los angeles diproyeksi mencapai us$ 20 miliar
protes terkait tunjangan hari raya dan gaji ke-13
tahun 2021 juga menjadi momen ketidakpuasan asn terhadap kebijakan pemerintah dalam hal tunjangan hari raya (thr) dan gaji ke-13 yang lebih kecil dibandingkan dengan yang diterima pada tahun 2019.
petisi yang diinisiasi oleh asn bernama romansyah h. mengkritik keputusan tersebut dan menyuarakan kekecewaan banyak asn di seluruh indonesia.
petisi ini bahkan berhasil mengumpulkan lebih dari 12.000 tanda tangan sebagai bentuk protes terhadap pengurangan tersebut.
reformasi sistem pensiun asn
selain itu, isu reformasi sistem pensiun bagi pns juga sempat memicu protes besar-besaran. banyak asn yang khawatir bahwa program reformasi ini tidak akan memberikan tunjangan pensiun yang memadai.
reformasi sistem pensiun yang sempat diprotes pada tahun 2020 ini masih menjadi perhatian, mengingat skema dana pensiun yang baru dianggap lebih kompleks dan akan memerlukan waktu yang lama untuk diterapkan.
baca juga:polemik pagar laut tangerang: menteri kkp sesalkan pembongkaran oleh tni al
tantangan yang dihadapi asn
pemerintah indonesia memang tengah berupaya melakukan reformasi kepegawaian, termasuk sistem pensiun untuk asn dan pemberian perlindungan yang lebih baik.
namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti rendahnya manfaat pensiun, kesenjangan antara jabatan tinggi dan rendah, serta potensi perilaku koruptif yang muncul dari ketidakadilan sistem tersebut.
pemerintah mengakui bahwa reformasi ini sangat penting dan mendesak untuk dilakukan, namun implementasinya memerlukan waktu dan kerja keras.
baca juga:cuti bersama asn 2025 resmi ditetapkan, hak cuti tahunan tetap aman!
kesimpulan: peran korpri dan tantangan bagi asn
meskipun asn memiliki korpri sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi, kenyataannya masih banyak keluhan yang tidak terakomodasi dengan baik.
dari pemecatan sewenang-wenang hingga tunjangan yang tidak dibayar, tantangan bagi asn terus berlanjut.
selain itu, isu mengenai pensiun dan kesejahteraan terus menjadi perhatian utama, dengan pemerintah yang harus mempercepat reformasi untuk memberikan keadilan dan kesetaraan di sistem kepegawaian negara.
aksi-aksi protes yang dilakukan oleh asn menjadi bukti bahwa korpri dan pemerintah perlu lebih mendengarkan keluhan para pegawai negara ini dan mencari solusi yang lebih adil dan transparan.
sebagai pengayom dan pelindung bagi anggota, korpri harus lebih memperjuangkan hak-hak asn agar mereka dapat menjalankan tugas dengan sejahtera dan profesional.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 21 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan