Kesempatan Baru! PPPK Paruh Waktu Dibuka untuk Tenaga Honorer, Ini Formasi Lengkapnya

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Sabtu , 25 Jan 2025 - 06:30

Doc/Foto/Ist--

REL,BACAKORAN.CO – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terus mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN.

Salah satu kebijakan terbaru adalah pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Kebijakan ini disahkan dalam Keputusan Menteri PANRB No. 16/2025, yang bertujuan memberikan peluang bagi tenaga honorer yang belum memenuhi kriteria ASN penuh untuk tetap berkontribusi di instansi pemerintah.

Formasi Jabatan PPPK Paruh Waktu

Kemenpan RB telah menyiapkan tujuh formasi jabatan yang dapat diisi oleh tenaga honorer. Berikut daftar lengkapnya:

1. Guru dan Tenaga Kependidikan

2. Tenaga Kesehatan

3. Tenaga Teknis

4. Pengelola Umum Operasional

5. Operator Layanan Operasional

6. Pengelola Layanan Operasionl

7. Penata Layanan Operasional

Formasi ini juga mengakomodasi pelamar yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 atau PPPK tahap I dan II namun belum berhasil lolos.

kesempatan baru! pppk paruh waktu dibuka untuk tenaga honorer, ini formasi lengkapnya                            rel,bacakoran.co – pemerintah melalui kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb) terus mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan penataan tenaga non-asn.
salah satu kebijakan terbaru adalah pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu.
kebijakan ini disahkan dalam keputusan menteri panrb no. 16/2025, yang bertujuan memberikan peluang bagi tenaga honorer yang belum memenuhi kriteria asn penuh untuk tetap berkontribusi di instansi pemerintah.
baca juga:kapolri apresiasi program penghargaan bhabinkamtibmas disway national network
formasi jabatan pppk paruh waktu
kemenpan rb telah menyiapkan tujuh formasi jabatan yang dapat diisi oleh tenaga honorer. berikut daftar lengkapnya:
1. guru dan tenaga kependidikan
2. tenaga kesehatan
3. tenaga teknis
4. pengelola umum operasional
5. operator layanan operasional
6. pengelola layanan operasionl
7. penata layanan operasional
formasi ini juga mengakomodasi pelamar yang telah mengikuti seleksi cpns 2024 atau pppk tahap i dan ii namun belum berhasil lolos.
baca juga:nama briptu faras akan diabadikan di salah satu gedung di polres lahat
fokus pada penataan tenaga non-asn
penataan tenaga non-asn telah menjadi agenda pemerintah sejak 2005.
berdasarkan data terbaru, dari 2,3 juta tenaga non-asn yang terdaftar pada 2022, kini jumlahnya menyusut menjadi 1,7 juta setelah sebagian diangkat menjadi asn melalui seleksi pada 2021 hingga 2023.
menteri panrb, rini widyantini, menargetkan seluruh proses penataan selesai pada desember 2024, sesuai amanat undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn.
“kami optimistis dapat menyelesaikan penataan ini tepat waktu,” ujarnya.
baca juga:prabowo subianto instruksikan penghematan anggaran rp 306,69 triliun, fokus pada efisiensi dn pelayanan publik
kebijakan pendukung
untuk mempercepat proses ini, kemenpan rb mengeluarkan sejumlah kebijakan pendukung, seperti:
keputusan menteri panrb no. 634/2024: mengatur kriteria pelamar pppk bagi tenaga non-asn.
keputusan menteri panrb no. 15/2025: menambah kriteria seleksi pppk.
surat menteri dalam negeri no. 900.1.1/227/sj: mengatur penganggaran gaji bagi pppk paruh waktu.
menurut menteri rini, tenaga honorer yang tidak lulus seleksi cpns maupun pppk di tahun anggaran 2024 tetap memiliki kesempatan untuk menjadi asn melalui jalur pppk paruh waktu.
namun, ia mengingatkan bahwa setelah batas akhir penataan pada 20 januari 2024, pemerintah tidak akan lagi membuka pendaftaran baru bagi tenaga non-asn. “ini adalah langkah terakhir dalam menyelesaikan isu honorer yang telah berlangsung lama,” tegasnya.
baca juga:honorer tak lulus pppk tahap 1 dan 2 akan diangkat sebagai asn paruh waktu
komitmen pemerintah daerah
menteri rini juga menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan ini. ia mengingatkan kepala daerah agar tidak lagi mengangkat tenaga honorer baru, sesuai dengan amanat uu no. 20/2023.
“kepala daerah harus berkomitmen untuk tidak mengangkat pegawai non-asn baru, agar kebijakan ini berjalan sesuai aturan,” pungkasnya.
dengan langkah ini, pemerintah optimistis dapat menyelesaikan penataan tenaga non-asn dan memberikan solusi bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 26 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan