Apa Itu PPPK Paruh Waktu? Simak Kriteria, Formasi Jabatan, dan Besaran Gaji

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Senin , 27 Jan 2025 - 06:30

Doc/Foto/Ist--

apa itu pppk paruh waktu? simak kriteria, formasi jabatan, dan besaran gaji                            rel,bacakoran.co – pemerintah kini menghadirkan skema baru bagi tenaga honorer yang belum berhasil lolos seleksi pppk 2024, yakni melalui pppk paruh waktu.
kebijakan ini tertuang dalam keputusan menteri panrb nomor 16 tahun 2025, yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan tenaga non-asn dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
apa itu pppk paruh waktu?
pppk paruh waktu adalah bagian dari aparatur sipil negara (asn) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja.
pegawai dalam kategori ini mendapatkan upah yang disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki instansi pemerintah terkait.
baca juga:mayat pria penuh luka tusuk ditemukan di subang, polisi lakukan penyelidikan
status kepegawaian dan masa kerja
1. status kepegawaian
pegawai pppk paruh waktu ditetapkan sebagai asn dengan nomor induk pppk atau identitas asn resmi.
2. masa kerja
masa kerja bagi pppk paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun, dan dapat diperpanjang hingga diangkat menjadi pppk penuh.
kriteria pegawai pppk paruh waktu
pegawai yang memenuhi syarat untuk menjadi pppk paruh waktu meliputi:
1. terdaftar dalam database bkn sebagai pegawai non-asn.
2. telah mengikuti seleksi cpns tahun anggaran 2024 tetapi tidak lulus.
3. telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pppk 2024 namun tidak mendapat formasi jabatan.
baca juga:wajib tahu! polres oku lakukan pemeriksaan kesehatan sopir bus akap demi keamanan liburan anda!
formasi jabatan pppk paruh waktu
beberapa formasi jabatan yang disediakan untuk pppk paruh waktu antara lain:
1. guru dan tenaga kependidikan
2. tenaga kesehatan
3. tenaga teknis
4. pengelola umum operasional
5. operator layanan operasional
6. pengelola layanan operasional
7. penata layanan operasional
besaran gaji pppk paruh waktu
besaran gaji pppk paruh waktu akan menyesuaikan dengan anggaran instansi pemerintah. hal ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program sesuai kemampuan keuangan negara.
tujuan kebijakan pppk paruh waktu
penyelesaian penataan pegawai non-asn.
memenuhi kebutuhan asn di lingkungan instansi pemerintah.
memperjelas status kepegawaian non-asn.
meningkatkan kualitas pelayanan publik.
imbauan kepala bkn
baca juga:mbappe hat-trick gemparkan laliga: fokus bantu real madrid juara, bukan jadi pichichi!
kepala bkn, zudan arif fakrulloh, meminta para tenaga non-asn untuk tetap fokus mengikuti proses seleksi yang ada.
selain itu, pemerintah pusat dan daerah diingatkan untuk tidak lagi mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya di luar aturan yang berlaku.
kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengakomodasi tenaga kerja non-asn sekaligus mengoptimalkan pelayanan publik di indonesia.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 30 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan