Kemenpan RB Perkenalkan Kebijakan PPPK Paruh Waktu: Solusi Sementara untuk Tenaga Honorer

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Rabu , 29 Jan 2025 - 07:00

Doc/Foto/Ist--

REL,BACAKORAN.CO – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) resmi meluncurkan kebijakan baru terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Kebijakan ini bertujuan menjadi solusi sementara selama masa transisi penataan tenaga non-ASN (Aparatur Sipil Negara).

Menurut Aba Subagja, Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, program PPPK Paruh Waktu dimaksudkan sebagai “parkir sementara” bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat.

Kebijakan ini diumumkan melalui siaran resmi di kanal YouTube Kemenpan RB pada Selasa (28/1/2025).

“PPPK Paruh Waktu adalah jabatan sementara dalam masa transisi. Setelah proses penataan selesai, skema ini tidak akan berlaku lagi,” ujar Aba.

Dua Kategori PPPK Paruh Waktu

Ada dua kelompok tenaga honorer yang dapat diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu:

1. Pelamar Seleksi PPPK Tahap I dengan Formasi Terbatas

Pelamar yang telah mengikuti seleksi PPPK Tahap I tetapi tidak mendapatkan formasi karena keterbatasan kebutuhan instansi.

2. Peserta Seleksi CPNS 2024 yang Tidak Lulus

Peserta yang gagal dalam seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024, namun tercatat dalam database non-ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Syarat Menjadi PPPK Paruh Waktu

kemenpan rb perkenalkan kebijakan pppk paruh waktu: solusi sementara untuk tenaga honorer                            rel,bacakoran.co – kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb) resmi meluncurkan kebijakan baru terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu.
kebijakan ini bertujuan menjadi solusi sementara selama masa transisi penataan tenaga non-asn (aparatur sipil negara).
menurut aba subagja, plt deputi bidang sdm aparatur kemenpan rb, program pppk paruh waktu dimaksudkan sebagai “parkir sementara” bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat.
kebijakan ini diumumkan melalui siaran resmi di kanal youtube kemenpan rb pada selasa (28/1/2025).
 “pppk paruh waktu adalah jabatan sementara dalam masa transisi. setelah proses penataan selesai, skema ini tidak akan berlaku lagi,” ujar aba.
baca juga:dipegang tangan oleh menteri agama, profil celine evangelista jadi sorotan: agama, asmara, dan kekayaan yang m
dua kategori pppk paruh waktu
ada dua kelompok tenaga honorer yang dapat diangkat sebagai pppk paruh waktu:
1. pelamar seleksi pppk tahap i dengan formasi terbatas
pelamar yang telah mengikuti seleksi pppk tahap i tetapi tidak mendapatkan formasi karena keterbatasan kebutuhan instansi.
2. peserta seleksi cpns 2024 yang tidak lulus
peserta yang gagal dalam seleksi cpns tahun anggaran 2024, namun tercatat dalam database non-asn badan kepegawaian negara (bkn).
baca juga:terobosan pemprov sumsel! kurikulum baru ini siap selamatkan ketahanan pangan lokal
syarat menjadi pppk paruh waktu
aba subagja menjelaskan empat syarat utama pengangkatan pppk paruh waktu:
1. terdaftar dalam database bkn sebagai tenaga non-asn.
2. mengikuti seleksi pppk tahap i atau tidak lulus seleksi cpns 2024.
3. tidak mendapatkan formasi jabatan yang dibutuhkan.
4. pengangkatan berlaku selama masa transisi penataan tenaga non-asn.
selain itu, pelamar wajib memiliki ijazah sesuai jabatan, pengalaman kerja minimal dua tahun, dan sudah terdaftar dalam seleksi asn 2024.
durasi kerja dan kepastian status
tenaga honorer yang diangkat menjadi pppk paruh waktu akan mendapatkan nomor identitas asn (niasn). masa kerja ditetapkan selama satu tahun, yang dituangkan dalam perjanjian kerja.
namun, pengangkatan sebagai pppk penuh waktu akan didasarkan pada kinerja yang memenuhi standar dan ketersediaan anggaran di instansi masing-masing.
baca juga:serunya menjelajahi dunia laut di seaworld ancol: panduan lengkap dan update terbaru!
kepastian dan harapan
kemenpan rb berharap kebijakan ini memberikan kepastian kepada tenaga honorer yang selama ini mengabdi, sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah.
 “kami berharap kebijakan ini menjadi solusi sementara bagi tenaga honorer, sembari proses penataan tenaga non-asn diselesaikan secara menyeluruh,” tutup aba.
kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempersiapkan transformasi sistem kepegawaian nasional dan menjawab kebutuhan instansi yang mendesak.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 30 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan