Kemenhub Ambil Alih Lahan Proyek Pelabuhan Tanjung Carat

AMBIL ALIH: Kemenhub secara resmi mengambil alih Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk area rencana proyek Pelabuhan Tanjung Carat Palembang dari Pemprov Sumsel. Foto: dok/sumselprov.go.id--

REL, Palembang – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi mengambil alih Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk area rencana proyek Pelabuhan Tanjung Carat Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). 

Langkah ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas maritim dan melancarkan distribusi logistik di wilayah tersebut.

Penandatanganan kesepakatan penyerahan HPL area Pelabuhan Palembang Baru, Tanjung Carat, telah dilakukan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pada Jumat (31/10) lalu.

Menhub Purwagandhi menyatakan, "Pemerintah hadir untuk memperkuat konektivitas maritim dan memastikan kelancaran arus logistik, yang pada akhirnya akan mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di kawasan Sumatera Selatan secara keseluruhan."

BACA JUGA:Perceraian di Palembang Meningkat

Proyek yang ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ini akan dibangun di atas lahan seluas 59,5 hektare dan direncanakan mulai dibangun pada awal tahun 2026, dengan perkiraan rampung dalam tiga hingga empat tahun.

Kemenhub juga menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Sumatera Selatan.

Gubernur Sumsel Herman Deru menekankan pentingnya pembangunan Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat, mengingat kondisi Pelabuhan Boom Baru yang sudah tidak memadai.

“Pelabuhan Boom Baru yang menjadi pelabuhan tumpuan Provinsi Sumatera Selatan saat ini kondisinya sudah tidak memadai,” ujar Herman Deru.

BACA JUGA:Kadisnakertrans Muba Jejaki Kerja Sama

Kondisi pelabuhan lama yang berada di tengah kota menyebabkan kemacetan, sementara pendangkalan sungai menghambat kapal berukuran besar bersandar optimal. Padahal, Sumsel memiliki potensi ekonomi besar dari sektor perkebunan (sawit 1,4 juta hektare, 30% produksi karet nasional) dan sumber daya batu bara.

"Dengan adanya pelabuhan baru, diharapkan beban logistik dapat terbagi, dengan begitu biaya logistik pun dapat lebih ringan. Alur pengiriman logistik pun dapat berjalan lebih efisien dan lancar,” tutup Gubernur Sumsel. (*)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan