Honorer Bisa Jadi PPPK Paruh Waktu Tanpa Seleksi Ulang, Ini Syaratnya

honorer bisa jadi pppk paruh waktu tanpa seleksi ulang, ini syaratnya rel,bacakoran.co – kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb) mengumumkan kebijakan baru yang memungkinkan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu tanpa seleksi ulang. kebijakan ini menjadi solusi bagi tenaga honorer yang sebelumnya mengikuti seleksi cpns tetapi belum berhasil mendapatkan formasi. pelaksana tugas (plt) deputi bidang sdm aparatur kemenpan rb, aba subagja, dalam pernyataan resminya menjelaskan bahwa hanya peserta tertentu yang memenuhi syarat yang dapat mengikuti skema ini. baca juga:pelantikan kepala daerah terpilih batal digelar 6 februari, tito karnavian pastikan jadwal diundur syarat menjadi pppk paruh waktu tanpa seleksi ulang 1. terdaftar dalam database bkn tenaga honorer yang ingin diangkat sebagai pppk paruh waktu harus sudah terdaftar dalam database badan kepegawaian negara (bkn). 2. peserta seleksi tahap 1 yang tidak mendapat formasi mereka yang telah mengikuti seleksi cpns atau pppk tahap pertama tetapi tidak mendapatkan formasi tetap bisa diangkat sebagai pppk paruh waktu. 3. peserta cpns yang gugur di skd atau skb jika seseorang telah mengikuti seleksi kompetensi dasar (skd) atau seleksi kompetensi bidang (skb) tetapi tidak lolos, mereka tetap berhak menjadi pppk paruh waktu tanpa seleksi ulang, asalkan sudah terdata dalam sistem bkn. baca juga:pppk paruh waktu resmi diberlakukan! ini gaji minimal dan peluang jadi pppk penuh waktu formasi jabatan pppk paruh waktu dalam skema ini, beberapa formasi jabatan yang tersedia meliputi: guru dan tenaga kependidikan tenaga kesehatan tenaga teknis pengelola umum operasional operator layanan operasional pengelola layanan operasional penata layanan operasional regulasi pendukung pppk paruh waktu untuk mempercepat implementasi kebijakan ini, pemerintah telah menerbitkan tiga regulasi utama: 1. keputusan menteri panrb no. 634/2024 – mengatur kriteria pelamar pppk dari tenaga non-asn. 2. keputusan menteri panrb no. 15/2025 – menetapkan kualifikasi dan kebutuhan formasi untuk pppk paruh waktu. 3. surat menteri dalam negeri no. 900.1.1/227/sj – mengatur penganggaran gaji bagi pppk paruh waktu. baca juga:permintaan batu bara eropa melejit, harga melonjak di tengah transisi energi menteri panrb rini widyantini menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi tenaga honorer yang belum lulus seleksi asn, sekaligus memastikan pemerintah daerah tidak lagi merekrut tenaga honorer baru sesuai dengan amanat uu nomor 20 tahun 2023. dengan kebijakan ini, tenaga honorer yang sebelumnya gagal dalam seleksi cpns masih memiliki peluang untuk mengabdi sebagai asn melalui jalur pppk paruh waktu tanpa harus mengikuti seleksiulang.***      

Tag

• # honorer jadi asn
• # kebijakan kepegawaian
• # formasi jabatan asn
• # regulasi pppk
• # tenaga non-asn
• # pppk paruh waktu
• # gaji pppk
• # seleksi cpns
• # database bkn
• # kemenpan rb

Share

• 
• 
• 
• 
•