ASN Batal Pindah ke IKN: Dampak Ekonomi Tak Sebanding dengan Biaya, Negara Terbebani?

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Sabtu , 01 Feb 2025 - 17:00

Ibu Kota Nusantara (IKN)-ist/net-

asn batal pindah ke ikn: dampak ekonomi tak sebanding dengan biaya, negara terbebani?                            rel, jakarta – rencana pemindahan aparatur sipil negara (asn) ke ibu kota nusantara (ikn) resmi batal untuk sementara waktu.
pembatalan ini tertuang dalam surat yang ditandatangani menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb) rini widyantini pada 24 januari 2025.
alasan utama yang dikemukakan adalah masih berlangsungnya konsolidasi internal kementerian dan lembaga serta belum rampungnya infrastruktur perkantoran dan hunian bagi asn di ikn.
keputusan ini menuai berbagai reaksi, terutama dari kalangan ekonom yang mempertanyakan efektivitas proyek ikn dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
dampak ekonomi ikn dinilai tak maksimal
ekonom dan pakar kebijakan publik upnvj, achmad nur hidayat, menyoroti penggunaan anggaran yang sangat besar untuk pembangunan ikn. sejak 2022 hingga 2024, pemerintah telah menghabiskan rp75,8 triliun dari apbn untuk tahap pertama.
baca juga:video viral pengemudi ayla lawan arah dan pukul pengendara motor di bekasi
baca juga:asal usul pantun 
sementara itu, pemerintahan presiden prabowo subianto mengalokasikan tambahan rp48,8 triliun untuk tahap kedua (2025-2029).
"apakah manfaat ekonomi yang dihasilkan sebanding dengan pengeluaran tersebut? ataukah ini sekadar memenuhi ambisi politik tanpa pertimbangan matang terhadap kebutuhan rakyat?" ujar achmad.
ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi kalimantan timur hanya meningkat 0,2-0,3 persen setelah proyek ini berjalan, jauh dari proyeksi awal sebesar 1,5-2 persen.
selain itu, kontribusi proyek ini terhadap pdb nasional pun hanya sekitar 0,01 persen.
di sektor ketenagakerjaan, proyek ini juga belum memberikan dampak signifikan.
data kementerian pupr menunjukkan bahwa sejak 2022 hingga 2024, proyek ikn hanya menciptakan sekitar 20.000 lapangan kerja, jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan proyek infrastruktur lain dengan skala investasi serupa.
"hal ini karena proyek ini lebih mengandalkan kontraktor besar dan teknologi konstruksi modern daripada tenaga kerja manusia," jelas achmad.
baca juga:nahas! nyalip truk tangki, dua motor adu banteng di lubuklinggau, korban kritis!
baca juga:viral! aksi bajing loncat tersangkut di mobil l300, tak bisa kabur saat melaju kencang
dampak sosial dan lingkungan pembangunan ikn
tak hanya dari sisi ekonomi, pembangunan ikn juga menuai kritik terkait dampak sosial dan lingkungan. alih fungsi lahan untuk proyek ini menyebabkan penggusuran masyarakat adat dan kelompok rentan di kalimantan timur.
"dari aspek lingkungan, proyek ini berisiko merusak ekosistem hutan kalimantan yang merupakan salah satu paru-paru dunia," kata achmad.
data dari wahana lingkungan hidup indonesia (walhi) menyebut bahwa sekitar 200.000 hektare hutan berisiko mengalami deforestasi akibat pembangunan ikn.
hal ini berpotensi meningkatkan emisi karbon, mengurangi keanekaragaman hayati, serta memicu bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor.
evaluasi ulang proyek ikn, beban negara harus diperhitungkan
achmad menegaskan bahwa presiden prabowo perlu mengevaluasi proyek ini secara lebih kritis.
jika tahap pertama pembangunan ikn saja belum menunjukkan hasil yang signifikan, maka mengalokasikan anggaran besar untuk tahap kedua bisa menjadi beban berat bagi keuangan negara.
menurutnya, pilihan terbaik adalah merealokasi anggaran ke sektor-sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. namun, jika proyek ini tetap dilanjutkan, maka pendekatan yang lebih efisien harus diterapkan.
"pemerintah harus memastikan proyek ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya menjadi proyek ambisius yang membebani apbn," tegas achmad.
ia juga menyarankan agar pembangunan ikn lebih banyak melibatkan swasta melalui skema public-private partnership (ppp) atau kerjasama pemerintah dan badan usaha (kpbu).
baca juga:menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian menegaskan bahwa kepala daerah terpilih yang menghadapi sengket
baca juga:pelantikan kepala daerah sengketa pilkada 2024 akan dilakukan bertahap, begini rencana mendagri tito karnavian
"pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi lebih penting lagi memastikan setiap rupiah dari apbn digunakan secara bijak untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar kepentingan politik segelintir elite," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 2 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan