Kemenpan RB: PPPK Paruh Waktu Solusi untuk Honorer yang Terancam Diberhentikan

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Minggu , 02 Feb 2025 - 08:30

Doc/Foto/Ist--

REL,BACAKORAN.CO – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menegaskan bahwa kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu merupakan solusi bagi tenaga honorer yang menghadapi ketidakpastian status kepegawaian.

Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Aba Subagja, menegaskan bahwa tenaga honorer tidak perlu khawatir dengan kebijakan ini, karena justru memberikan kesempatan mereka untuk tetap bekerja di instansi pemerintah.

“Jadi sebenarnya teman-teman tidak perlu khawatir atau terprovokasi bahwa kebijakan PPPK Paruh Waktu ini akan merugikan. Justru ini menguntungkan dibandingkan mereka diberhentikan,” ujar Aba melalui kanal YouTube resmi Kemenpan RB pada Selasa (28/1/2025).

Alasan Kebijakan PPPK Paruh Waktu Diterapkan

Menurut Kemenpan RB, PPPK Paruh Waktu dihadirkan sebagai solusi bagi tenaga honorer yang terancam diberhentikan akibat keterbatasan anggaran dan formasi jabatan di berbagai instansi pemerintah.

“Kenapa (tenaga honorer) harus diberhentikan? Anggaran tidak ada, formasi gak ada. Tapi saat ini, Bu Menteri dengan kebijakan beliau ingin mereka tetap kita selamatkan,” lanjut Aba.

Dengan skema ini, tenaga honorer tetap memiliki kesempatan bekerja di instansi pemerintah, meskipun dalam status paruh waktu.

Kategori Tenaga Honorer yang Berhak Menjadi PPPK Paruh Waktu

Pemerintah menetapkan tiga kelompok prioritas yang bisa langsung diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu tanpa harus mengikuti seleksi ulang, yaitu:

1. Terdaftar dalam Database BKN

Tenaga honorer yang telah tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan diprioritaskan dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

2. Peserta Seleksi PPPK Tahap 1 yang Tidak Lulus Karena Tidak Ada Formasi

kemenpan rb: pppk paruh waktu solusi untuk honorer yang terancam diberhentikan                            rel,bacakoran.co – kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb) menegaskan bahwa kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu merupakan solusi bagi tenaga honorer yang menghadapi ketidakpastian status kepegawaian.
plt deputi bidang sdm aparatur kemenpan rb, aba subagja, menegaskan bahwa tenaga honorer tidak perlu khawatir dengan kebijakan ini, karena justru memberikan kesempatan mereka untuk tetap bekerja di instansi pemerintah.
“jadi sebenarnya teman-teman tidak perlu khawatir atau terprovokasi bahwa kebijakan pppk paruh waktu ini akan merugikan. justru ini menguntungkan dibandingkan mereka diberhentikan,” ujar aba melalui kanal youtube resmi kemenpan rb pada selasa (28/1/2025).
baca juga:proyek tol trans sumatera makin panjang, 89,1 km ruas baru rampung di era presiden prabowo
alasan kebijakan pppk paruh waktu diterapkan
menurut kemenpan rb, pppk paruh waktu dihadirkan sebagai solusi bagi tenaga honorer yang terancam diberhentikan akibat keterbatasan anggaran dan formasi jabatan di berbagai instansi pemerintah.
 “kenapa (tenaga honorer) harus diberhentikan? anggaran tidak ada, formasi gak ada. tapi saat ini, bu menteri dengan kebijakan beliau ingin mereka tetap kita selamatkan,” lanjut aba.
dengan skema ini, tenaga honorer tetap memiliki kesempatan bekerja di instansi pemerintah, meskipun dalam status paruh waktu.
baca juga:jalan tol trans sumatera 69,19 km rampung 2025, sumatera selatan kini bisa tempuh jarak 2 jam lebih cepat!
kategori tenaga honorer yang berhak menjadi pppk paruh waktu
pemerintah menetapkan tiga kelompok prioritas yang bisa langsung diangkat menjadi pppk paruh waktu tanpa harus mengikuti seleksi ulang, yaitu:
1. terdaftar dalam database bkn
tenaga honorer yang telah tercatat dalam database badan kepegawaian negara (bkn) akan diprioritaskan dalam pengangkatan pppk paruh waktu.
2. peserta seleksi pppk tahap 1 yang tidak lulus karena tidak ada formasi
mereka yang gagal seleksi bukan karena nilai rendah, tetapi karena tidak tersedianya formasi, tetap mendapatkan kesempatan tanpa seleksi ulang.
3. peserta seleksi cpns yang sudah masuk database bkn
peserta seleksi cpns yang sudah mengikuti tes skd maupun skb dan tercatat dalam database bkn juga berhak menjadi pppk paruh waktu.
namun, jika mereka tidak masuk dalam database bkn, mereka tidak memenuhi syarat untuk diangkat langsung.
baca juga:geger di gunung meraksa! ketua rt ditemukan tewas bersimbah darah di tepi jalan, motif pembunuhan masih mister
mekanisme pengangkatan pppk paruh waktu
proses pengangkatan pppk paruh waktu dilakukan berdasarkan usulan kebutuhan instansi dan dituangkan dalam perjanjian kerja tahunan.mekanismenya adalah sebagai berikut:
1. instansi pemerintah mengajukan kebutuhan tenaga pppk paruh waktu ke kemenpan rb.
2. penetapan nomor induk pppk (nipppk) bagi tenaga honorer yang lolos.
3. masa perjanjian kerja ditetapkan setiap satu tahun, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan evaluasi kinerja.
4. pengangkatan menjadi pppk penuh waktu dapat dilakukan jika tenaga pppk paruh waktu memiliki kinerja minimal “baik” dan terdapat anggaran yang tersedia.
dengan sistem ini, tenaga honorer tidak perlu mengikuti seleksi tambahan untuk mendapatkan nomor identitas asn setelah diangkat sebagai pppk paruh waktu.
baca juga:perumda tirta raja lakukan pengurasan, pasokan air terganggu!
pppk paruh waktu: kebijakan sementara, bukan solusi permanen
kemenpan rb menegaskan bahwa kebijakan pppk paruh waktu bukanlah solusi permanen, melainkan langkah sementara dalam penataan tenaga non-asn.
 “kami berharap kebijakan ini menjadi solusi sementara, sambil proses penataan tenaga non-asn diselesaikan secara menyeluruh,” tutup aba.
dengan adanya kebijakan ini, tenaga honorer tidak perlu khawatir kehilangan pekerjaan karena pemerintah tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja di instansi pemerintah.
baca juga:klh selidiki pt tprn usai menyegel pagar laut di paljaya, ini temuannya!
kesimpulan
pppk paruh waktu merupakan solusi bagi tenaga honorer yang terancam diberhentikan karena keterbatasan anggaran dan formasi.
skema ini memprioritaskan tenaga honorer yang sudah masuk dalam database bkn dan peserta seleksi pppk atau cpns yang tidak lolos karena tidak ada formasi.
pengangkatan dilakukan melalui perjanjian kerja tahunan dengan peluang untuk menjadi pppk penuh waktu berdasarkan evaluasi kinerja.
kebijakan ini bersifat sementara dan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menata tenaga non-asn secara menyeluruh.
pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjadi jembatan menuju solusi yang lebih permanen bagi tenaga honorer di indonesia.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 2 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan