DPR Dukung Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Mulai 2026, Soroti Harga Obat yang Kian Mahal

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Jumat , 07 Feb 2025 - 08:30

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene.-Doc/Foto.Ist-

dpr dukung kenaikan iuran bpjs kesehatan mulai 2026, soroti harga obat yang kian mahal                            rel,bacakoran.co – dewan perwakilan rakyat (dpr) menyatakan dukungannya terhadap rencana kenaikan iuran bpjs kesehatan yang direncanakan mulai berlaku pada 2026.
hal ini merespons meningkatnya biaya pengobatan dan obat-obatan yang semakin mahal.
ketua komisi ix dpr ri, felly estelita runtuwene, menegaskan bahwa kenaikan iuran bpjs kesehatan memang sulit dihindari karena biaya pelayanan kesehatan terus meningkat.
namun, ia menekankan bahwa kenaikan ini tidak boleh menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah.
baca juga:dekatkan diri kepada sang pecipta, lapas kelas iii pagar alam lakukan kegiatan sholat isya berjemaah dan baca 
"kalau bicara kenaikan, ini tidak bisa kita tahan. karena sudah sekian tahun dengan harga obat dan lain sebagainya mahal, ini tidak bisa kita tahan.
tapi bagaimana caranya supaya tidak membebani masyarakat," ujar felly dalam acara diskusi cisdi di i-hub mnc center jakarta, kamis (6/2/2025).
pemerintah diminta evaluasi penerima bantuan iuran
felly menyoroti pentingnya evaluasi daftar penerima bantuan iuran (pbi) agar program ini benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan.
menurutnya, ada banyak masyarakat yang kesulitan membayar iuran bpjs kesehatan karena kondisi ekonomi yang masih berat, terutama bagi mereka yang kehilangan pekerjaan.
baca juga:angka 21 bawa keberuntungan! sekdes peraduan binjai bawa pulang motor di mancing mania pwi dan hut kepahiang
"kita tahu masyarakat indonesia tidak semua mampu. walaupun sudah ada pbi, kita harus pastikan yang menerima benar-benar tidak mampu. jangan sampai yang berhak justru tidak mendapat bantuan," lanjutnya.
selain itu, ia juga meminta masyarakat yang mampu untuk membayar iuran secara disiplin dan tidak hanya membayar saat membutuhkan layanan kesehatan.
"ini kan sistemnya gotong royong. jadi mari juga teman-teman media menyampaikan kepada masyarakat, jangan nanti dia sakit baru dia membayar," tambahnya.
baca juga:imbas harga cabai rawit dan bawang melonjak, pedagang pempek mengeluh
menkes: kenaikan iuran bpjs kesehatan tak terkait kris
menteri kesehatan budi gunadi sadikin sebelumnya telah mengungkapkan rencana kenaikan iuran bpjs kesehatan ini.
meski demikian, ia memastikan bahwa kebijakan ini tidak berkaitan dengan penerapan kelas rawat inap standar (kris) yang akan berlaku mulai 30 juni 2025.
menurutnya, kondisi keuangan bpjs kesehatan masih dalam kondisi baik hingga 2025.
namun, pada 2026, diperlukan penyesuaian tarif agar sistem keuangan bpjs tetap stabil.
"saya sudah bilang ke bapak (presiden), kalau hitung-hitungan kami dengan bu menkeu, 2025 harusnya aman. di 2026 kemungkinan mesti ada penyesuaian tarif," ujar budi di istana kepresidenan, rabu (5/2/2025).
saat ini, kementerian kesehatan bersama kementerian keuangan (kemenkeu) masih menghitung besaran kenaikan iuran yang akan diterapkan.
baca juga:kapolres tatap muka dengan forkopimcam, kades, tomas dan toga
reaksi masyarakat dan tantangan ke depan
rencana kenaikan iuran bpjs kesehatan ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat.
sebagian memahami kebutuhan penyesuaian tarif mengingat naiknya biaya kesehatan, sementara yang lain khawatir kenaikan ini akan semakin memberatkan, terutama bagi mereka yang belum pulih dari dampak ekonomi pandemi.
dengan adanya rencana ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi agar kenaikan iuran tidak menambah beban rakyat, misalnya dengan memperluas subsidi bagi kelompok rentan atau memastikan efisiensi dalam pengelolaan dana bpjs.
baca juga:gol magis abraham & felix buang as roma dari coppa italia
kesimpulan
dpr mendukung kenaikan iuran bpjs kesehatan 2026 dengan catatan bahwa kebijakan ini tidak boleh memberatkan masyarakat miskin.
evaluasi penerima bantuan dan kedisiplinan peserta mandiri dalam membayar iuran menjadi sorotan utama.
pemerintah juga memastikan bahwa kenaikan ini tidak terkait dengan penerapan kris yang akan berlaku pertengahan 2025.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 18 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan