Efisiensi Anggaran atau Ketidakadilan? ASN Kelas Bawah yang Paling Terdampak

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Senin , 10 Feb 2025 - 08:00

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio.-Doc/Foto.Ist-

Tak hanya itu, kebijakan ini turut menyebabkan pengurangan tenaga honorer secara besar-besaran. Banyak pegawai non-ASN yang akhirnya kehilangan pekerjaan akibat efisiensi anggaran yang agresif.

Dampak Ekonomi yang Lebih Luas

Efisiensi anggaran juga berdampak lebih luas terhadap perekonomian nasional. Dengan berkurangnya pendapatan ASN dan dirumahkannya tenaga honorer, daya beli masyarakat dapat menurun.

Efek domino dari pemangkasan ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi di sektor konsumsi.

"ASN adalah salah satu kelompok dengan daya beli yang cukup besar. Jika pendapatan mereka ditekan, belanja rumah tangga bisa menurun dan berdampak pada bisnis kecil serta perekonomian daerah," jelas Agus.

Tuntutan Evaluasi Kebijakan

Melihat ketimpangan yang terjadi, Agus meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan efisiensi ini.

Ia menekankan bahwa penghematan seharusnya diterapkan secara adil di semua tingkatan, termasuk pejabat tinggi.

"Jika efisiensi memang perlu, maka harus diterapkan ke semua pihak, bukan hanya membebani kelompok tertentu. Jangan sampai ASN kelas bawah yang dikorbankan, sementara pejabat masih menikmati kemewahan," pungkasnya.

Kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghematan, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial dan dampak ekonomi yang lebih luas.

Pemerintah diharapkan dapat mencari solusi yang lebih seimbang agar efisiensi tetap berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan ASN dan stabilitas ekonomi nasional.***

efisiensi anggaran atau ketidakadilan? asn kelas bawah yang paling terdampak                            rel,bacakoran.co – kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 memicu polemik di kalangan aparatur sipil negara (asn) serta pemerhati kebijakan publik.
meski bertujuan untuk menekan pengeluaran negara, kebijakan ini dinilai menciptakan ketidakadilan, terutama bagi asn kelas menengah ke bawah.
baca juga:5 rekomendasi wisata menarik di tabalong, kalimantan selatan
efisiensi yang tidak merata
pengamat kebijakan publik, agus pambagio, mengkritik kebijakan ini karena dinilai lebih banyak membebani asn golongan menengah ke bawah.
menurutnya, pemangkasan fasilitas dasar seperti listrik, pendingin ruangan, makanan dinas, hingga layanan kebersihan berdampak langsung pada kesejahteraan pegawai.
"efisiensi anggaran ini tidak adil. pejabat tinggi tetap mendapatkan fasilitas mewah, sementara asn biasa harus menerima pemangkasan di berbagai aspek. jika memang ingin berhemat, seharusnya semua tingkatan ikut berkontribusi," ujar agus pada minggu (9/2/2025).
ia menyoroti bahwa kendaraan dinas pejabat tetap mewah, sementara pegawai biasa kehilangan layanan antar-jemput.
"kalau benar ingin efisiensi, ganti saja mobil dinas dengan yang lebih murah. tidak perlu ada kendaraan dinas ganda untuk pejabat," tegasnya.
baca juga:kebakaran rumah di talang banyu, kerugian ditaksir rp150 juta
dampak terhadap kesejahteraan asn
selain itu, kebijakan ini juga berdampak pada kesejahteraan asn kelas menengah ke bawah yang selama ini mengandalkan tambahan pendapatan dari honor seminar, diskusi, dan perjalanan dinas.
dengan pemangkasan ini, mereka kini hanya bisa bergantung pada gaji pokok dan tunjangan kinerja.
"asn sekarang makin sulit. uang tambahan dari seminar dan perjalanan dinas sudah tidak ada. sementara itu, kebutuhan hidup semakin meningkat," ungkap agus.
tak hanya itu, kebijakan ini turut menyebabkan pengurangan tenaga honorer secara besar-besaran. banyak pegawai non-asn yang akhirnya kehilangan pekerjaan akibat efisiensi anggaran yang agresif.
baca juga:bhabinkamtibmas cek perkarangan bergizi di desa tanjung raya
dampak ekonomi yang lebih luas
efisiensi anggaran juga berdampak lebih luas terhadap perekonomian nasional. dengan berkurangnya pendapatan asn dan dirumahkannya tenaga honorer, daya beli masyarakat dapat menurun.
efek domino dari pemangkasan ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi di sektor konsumsi.
"asn adalah salah satu kelompok dengan daya beli yang cukup besar. jika pendapatan mereka ditekan, belanja rumah tangga bisa menurun dan berdampak pada bisnis kecil serta perekonomian daerah," jelas agus.
baca juga:bhabinkamtibmas cek perkarangan bergizi di desa tanjung raya
tuntutan evaluasi kebijakan
melihat ketimpangan yang terjadi, agus meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan efisiensi ini.
ia menekankan bahwa penghematan seharusnya diterapkan secara adil di semua tingkatan, termasuk pejabat tinggi.
"jika efisiensi memang perlu, maka harus diterapkan ke semua pihak, bukan hanya membebani kelompok tertentu. jangan sampai asn kelas bawah yang dikorbankan, sementara pejabat masih menikmati kemewahan," pungkasnya.
kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghematan, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial dan dampak ekonomi yang lebih luas.
pemerintah diharapkan dapat mencari solusi yang lebih seimbang agar efisiensi tetap berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan asn dan stabilitas ekonomi nasional.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 11 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan