Perekrutan PPPK Bermasalah, Komisi II DPR Siap Revisi UU ASN Demi Kepastian Honorer

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Senin , 10 Feb 2025 - 14:00

Perekrutan PPPK Bermasalah, Komisi II DPR Siap Revisi UU ASN Demi Kepastian Honorer-ist/net-

REL, Jakarta – Proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menuai sorotan.

Komisi II DPR RI menyoroti berbagai kendala yang muncul dalam seleksi tahun ini, mulai dari dokumen ijazah yang tidak sesuai, batasan usia, hingga kuota yang belum maksimal dimanfaatkan pemerintah daerah.

Atas dasar itu, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi opsi yang akan dipercepat guna memberikan kepastian bagi tenaga honorer.

1. Masalah Perekrutan PPPK: Ribuan Pelamar Terkendala Ijazah dan Usia

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 pelamar PPPK tidak memiliki ijazah yang sesuai dengan persyaratan.

Selain itu, terdapat sejumlah calon yang telah melewati batas usia maksimal yang ditetapkan dalam seleksi. Hal ini menghambat banyak tenaga honorer yang sudah mengabdi lama untuk bisa diangkat menjadi PPPK secara sah.

“Kami ingin memastikan bahwa tenaga honorer yang sudah ada dalam database mendapatkan kepastian, bukan malah dipersulit dengan aturan yang tidak fleksibel,” ujar Rifqi, Kamis (6/2/2025).

Komisi II DPR RI menegaskan bahwa permasalahan ini harus segera diselesaikan sebelum masa jabatan periode ini berakhir. Jika perlu, revisi terhadap Undang-Undang ASN maupun regulasi lainnya akan segera dilakukan.

2. Kebijakan Anggaran Pegawai Daerah Tidak Sinkron

Selain masalah administrasi dan batas usia, kebijakan belanja pegawai daerah juga menjadi perhatian. Rifqi menyoroti kebijakan mandatori belanja pegawai sebesar 30% yang diterapkan di daerah.

"Pemerintah pusat sudah menyiapkan kuota PPPK, tapi daerah belum bisa memaksimalkan kuota tersebut karena keterbatasan anggaran. Ini yang harus dicarikan solusinya," ungkapnya.

Ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah ini menjadi kendala utama dalam pengangkatan PPPK secara optimal. Banyak daerah yang terpaksa menunda perekrutan karena alokasi belanja pegawai sudah mencapai batas maksimal.

perekrutan pppk bermasalah, komisi ii dpr siap revisi uu asn demi kepastian honorer                            rel, jakarta – proses perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) kembali menuai sorotan. 
komisi ii dpr ri menyoroti berbagai kendala yang muncul dalam seleksi tahun ini, mulai dari dokumen ijazah yang tidak sesuai, batasan usia, hingga kuota yang belum maksimal dimanfaatkan pemerintah daerah. 
atas dasar itu, revisi undang-undang aparatur sipil negara (asn) menjadi opsi yang akan dipercepat guna memberikan kepastian bagi tenaga honorer.
1. masalah perekrutan pppk: ribuan pelamar terkendala ijazah dan usia
ketua komisi ii dpr ri, rifqinizamy karsayuda, mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 pelamar pppk tidak memiliki ijazah yang sesuai dengan persyaratan. 
selain itu, terdapat sejumlah calon yang telah melewati batas usia maksimal yang ditetapkan dalam seleksi. hal ini menghambat banyak tenaga honorer yang sudah mengabdi lama untuk bisa diangkat menjadi pppk secara sah.
baca juga:anggaran ikn diblokir, bagaimana nasib pembangunannya?
baca juga:penghapusan honorer: parepare fokus alih status ke pppk
“kami ingin memastikan bahwa tenaga honorer yang sudah ada dalam database mendapatkan kepastian, bukan malah dipersulit dengan aturan yang tidak fleksibel,” ujar rifqi, kamis (6/2/2025).
komisi ii dpr ri menegaskan bahwa permasalahan ini harus segera diselesaikan sebelum masa jabatan periode ini berakhir. jika perlu, revisi terhadap undang-undang asn maupun regulasi lainnya akan segera dilakukan.
2. kebijakan anggaran pegawai daerah tidak sinkron
selain masalah administrasi dan batas usia, kebijakan belanja pegawai daerah juga menjadi perhatian. rifqi menyoroti kebijakan mandatori belanja pegawai sebesar 30% yang diterapkan di daerah.
"pemerintah pusat sudah menyiapkan kuota pppk, tapi daerah belum bisa memaksimalkan kuota tersebut karena keterbatasan anggaran. ini yang harus dicarikan solusinya," ungkapnya.
ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah ini menjadi kendala utama dalam pengangkatan pppk secara optimal. banyak daerah yang terpaksa menunda perekrutan karena alokasi belanja pegawai sudah mencapai batas maksimal.
3. solusi: pengangkatan pppk paruh waktu
menanggapi hal ini, kepala badan kepegawaian negara (bkn) zudan arif mengusulkan solusi sementara dengan mengangkat pppk paruh waktu.
“mereka ini akan memiliki nomor induk pegawai (nip), sehingga tetap memiliki kepastian hukum dan tidak bisa diberhentikan sewaktu-waktu, sampai nanti anggaran memungkinkan untuk menjadi pppk penuh waktu,” jelas zudan.
baca juga:puslabfor polri telusuri penyebab kebakaran di gedung atr/bpn
baca juga:efisiensi anggaran atau ketidakadilan? asn kelas bawah yang paling terdampak
namun, solusi ini tetap membutuhkan dukungan regulasi yang lebih kuat. oleh karena itu, sinergi antara dpr, pemerintah pusat, dan daerah sangat diperlukan agar tidak ada tenaga honorer yang dirugikan akibat kebijakan yang belum terintegrasi dengan baik.
4. dpr ingatkan pejabat untuk tidak lagi mengangkat honorer
rifqi juga mengingatkan bahwa pengangkatan tenaga honorer baru di luar mekanisme resmi tidak boleh lagi dilakukan. ia menegaskan bahwa jika masih ada pejabat yang nekat mengangkat tenaga honorer tanpa dasar hukum, dprd bisa menjadikan hal ini sebagai dasar untuk impeachment (pemakzulan).
“pemerintah harus konsisten. jika sudah ada kebijakan untuk tidak menambah honorer baru, maka aturan itu harus ditegakkan agar tidak muncul masalah baru di kemudian hari,” tegasnya.
5. revisi uu asn jadi kunci penyelesaian masalah pppk
sebagai langkah konkret, komisi ii dpr ri berencana mempercepat revisi undang-undang asn agar kebijakan yang dihasilkan lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan tenaga honorer di lapangan. dengan revisi ini, diharapkan:
kriteria pengangkatan pppk lebih jelas dan tidak mempersulit tenaga honorer lama.
ada kebijakan transisi yang adil bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi.
sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah lebih baik dalam hal anggaran dan kuota pppk.
perekrutan pppk yang bermasalah menjadi tantangan besar bagi pemerintah. dengan adanya revisi uu asn, diharapkan persoalan ini dapat terselesaikan secara adil dan memberikan kepastian bagi tenaga honorer di seluruh indonesia.