Prabowo Pangkas Anggaran Rp 306 Triliun Demi Makan Gratis, Dulu Soeharto Lakukan Hal Berbeda!

Reporter: Arul |

Editor: Arul |

Kamis , 13 Feb 2025 - 11:45

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada hampir semua kementerian dan lembaga negara.-ist-

Dana yang terkumpul kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin, terutama buruh yang terkena PHK.

Program ini dijalankan dengan sistem kupon, di mana penerima manfaat bisa menukar kupon dengan sebungkus nasi di warung-warung kecil yang telah ditunjuk.

Dampak Pemangkasan Anggaran di Era Prabowo

Di era Prabowo, pemangkasan anggaran dalam skala besar ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah ingin memperluas cakupan penerima MBG dari 17 juta orang menjadi 82,9 juta orang.

Di sisi lain, pengurangan belanja operasional dan dana transfer ke daerah dikhawatirkan dapat menghambat jalannya program lain di berbagai instansi.

Perbandingan dengan era Soeharto semakin menarik perhatian publik.

Jika di masa lalu kebijakan makan gratis dibiayai dengan pemotongan gaji pejabat, kini pemerintah memilih untuk memangkas anggaran kementerian dan daerah.

Lalu, manakah yang lebih efektif? Apakah pemotongan anggaran kementerian seperti yang dilakukan Prabowo, atau pemotongan gaji pejabat seperti di era Soeharto?

prabowo pangkas anggaran rp 306 triliun demi makan gratis, dulu soeharto lakukan hal berbeda!                            rel, jakarta – presiden prabowo subianto mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada hampir semua kementerian dan lembaga negara.
langkah ini dilakukan untuk membiayai program makan bergizi gratis (mbg), yang anggarannya membengkak menjadi rp 71 triliun pada 2025.
instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 yang dikeluarkan pada 22 januari menargetkan pemangkasan anggaran hingga rp 306,7 triliun.
dana tersebut akan diambil dari belanja operasional perkantoran, perjalanan dinas, seremonial, hingga transfer ke daerah (tkd).
baca juga:kiamat batu bara? harga anjlok ke level terendah dalam 3,5 tahun!
semua instansi, baik di pusat maupun daerah, diberi tenggat waktu hingga 14 februari 2025 untuk menyusun rencana penghematan.
langkah ini menuai beragam respons, terutama ketika dibandingkan dengan kebijakan serupa di era presiden soeharto.
dulu, program makan gratis juga pernah diterapkan, tetapi metode pendanaannya berbeda.
soeharto tak pangkas anggaran, tapi potong gaji menteri
baca juga:pemerintah tetapkan waktu kerja asn hanya 3 hari di kantor, ini kebijakan terbarunya
pada 1998, di tengah krisis moneter, presiden soeharto meluncurkan program kesetiakawanan sosial yang juga bertujuan menyediakan makanan gratis.
namun, alih-alih memangkas anggaran kementerian dan daerah, soeharto memilih untuk memotong gaji para menteri dan pejabat eselon i.
siti hardiyanti rukmana, atau yang akrab disapa mbak tutut, selaku menteri sosial saat itu, mengungkapkan bahwa presiden soeharto bahkan rela gajinya dipotong selama satu tahun penuh demi mendanai program tersebut.
selain itu, dana tambahan juga dikumpulkan dari para konglomerat yang diminta menyumbang.
baca juga:prabowo perintahkan jaksa agung dan kapolri usut koruptor yang tak kembalikan uang negara
dana yang terkumpul kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin, terutama buruh yang terkena phk.
program ini dijalankan dengan sistem kupon, di mana penerima manfaat bisa menukar kupon dengan sebungkus nasi di warung-warung kecil yang telah ditunjuk.
dampak pemangkasan anggaran di era prabowo
di era prabowo, pemangkasan anggaran dalam skala besar ini menuai pro dan kontra. di satu sisi, pemerintah ingin memperluas cakupan penerima mbg dari 17 juta orang menjadi 82,9 juta orang.
baca juga:hanifah, siswi sman 7 cirebon yang berani bongkar pungli, bikin heboh: anak pensiunan asn berjiwa pemberani
di sisi lain, pengurangan belanja operasional dan dana transfer ke daerah dikhawatirkan dapat menghambat jalannya program lain di berbagai instansi.
perbandingan dengan era soeharto semakin menarik perhatian publik.
jika di masa lalu kebijakan makan gratis dibiayai dengan pemotongan gaji pejabat, kini pemerintah memilih untuk memangkas anggaran kementerian dan daerah.
lalu, manakah yang lebih efektif? apakah pemotongan anggaran kementerian seperti yang dilakukan prabowo, atau pemotongan gaji pejabat seperti di era soeharto?
**