Ingatkan Kenaikan Harga Beras dan Komoditas Utama

REL, Palembang - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring pada Selasa (11/11/2025). 

Agenda ini turut membahas strategi menjaga pertumbuhan ekonomi serta evaluasi pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir, M.Si., menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menindaklanjuti persoalan inflasi dengan serius. Ia meminta identifikasi menyeluruh terhadap akar masalah inflasi agar kebijakan yang dibuat tidak bersifat sementara.

“Saya ingin segera dibuat rumusan dan dicari data apa penyebab yang menjadi penyumbang inflasi. Jangan sampai dibiarkan sehingga tidak menyelesaikan masalah. Saya ingin supaya ada tindak lanjut bagi 50 daerah yang berasnya masih naik untuk segera melakukan operasi pasar,” ujar Tomsi Tohir.

BACA JUGA:Guru Dapat Tugas Tambahan Baru! Semua Wajib Lakukan Bimbingan Konseling Sesuai Kebijakan Mendikdasmen

Menurutnya, stabilisasi harga di tingkat daerah hanya dapat dicapai jika pemerintah daerah memahami sumber dan pola penyebab inflasi secara tepat.

Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Bidang Inflasi, pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan III 2025 tercatat tumbuh 5,04% (year-on-year). Namun, inflasi tahun kalender per Oktober 2025 menunjukkan empat provinsi telah menyentuh angka 3,5%, yakni Sumatera Barat, Riau, Aceh, dan Sulawesi Tengah.

Tiga komoditas disebut menjadi penyumbang inflasi terbesar: cabai merah, beras, dan bawang merah.

BACA JUGA:Wapres Gibran Bakal Kunjungi Pagar Alam, Dijadwalkan Buka Sriwijaya Dempo Run 2025

Keikutsertaan Sekda Edward Candra menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menyusun strategi pengendalian inflasi secara berkelanjutan. Pemprov Sumsel menyatakan siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat demi menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi daerah. (*)