Honorer Terancam Kena PHK Akibat Efisiensi Anggaran, Pemerintah Beri Solusi PPPK

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Jumat , 14 Feb 2025 - 05:30

Doc/Foto/Ist--

Berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, tenaga honorer tidak lagi mendapatkan gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai 2025.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan telah mengeluarkan larangan bagi kepala daerah untuk membayarkan gaji honorer dari belanja pegawai maupun item barang dan jasa.

Jika masih ada pembayaran gaji honorer menggunakan anggaran pemerintah, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu, pemerintah mendorong agar tenaga honorer segera mengikuti seleksi PPPK sebagai solusi utama.

"Pemerintah daerah wajib mematuhi aturan ini untuk menghindari potensi masalah hukum yang dapat merugikan, baik bagi pemerintah maupun tenaga honorer," ujar Tito.

Solusi: Pengangkatan Honorer Jadi PPPK

Pemerintah telah menyiapkan skema agar tenaga honorer tetap bisa bekerja di instansi pemerintah melalui seleksi PPPK 2024.

Dalam skema ini, tenaga honorer akan dikelompokkan menjadi:

1. PPPK Penuh Waktu, yang memiliki hak dan kewajiban hampir setara dengan ASN.

2. PPPK Paruh Waktu, yang bekerja dengan durasi lebih fleksibel sesuai kebutuhan instansi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa kebijakan mengenai PHK honorer berada di tangan masing-masing instansi.

Namun, ia memastikan bahwa pemerintah akan terus mencari solusi agar tidak ada tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan.

"Keputusan terkait pegawai honorer sepenuhnya berada di tangan masing-masing instansi. Namun, kami telah menyiapkan mekanisme seleksi PPPK agar tenaga honorer tetap mendapatkan tempat dalam sistem pemerintahan," ujar Anas.

Dengan skema ini, diharapkan tenaga honorer yang belum lolos seleksi ASN 2021 dapat kembali mencoba peruntungannya dalam seleksi PPPK 2024, sehingga mereka tetap mendapatkan penghasilan dan pekerjaan yang layak.

honorer terancam kena phk akibat efisiensi anggaran, pemerintah beri solusi pppk                            rel,bacakoran.co – kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah melalui instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 menuai reaksi luas, terutama dari kalangan tenaga honorer.
pemangkasan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga memunculkan kekhawatiran akan terjadinya pemutusan hubungan kerja (phk) massal, penurunan kualitas pelayanan publik, serta berkurangnya program-program vital.
dalam beberapa hari terakhir, isu phk honorer ramai dibicarakan, terutama di kementerian seperti kementerian pekerjaan umum, kementerian koperasi, tvri, dan rri. meskipun belum ada angka resmi terkait jumlah tenaga honorer yang terdampak, sejumlah pejabat telah memberikan klarifikasi mengenai situasi ini.
baca juga:layanan sim online di empat lawang belum tersedia, ini penjelasan kasat lantas
dampak efisiensi anggaran terhadap honorer
berdasarkan laporan di lapangan, beberapa tenaga honorer telah mengalami pemberhentian sementara akibat belum tersedianya anggaran.
namun, pemerintah berupaya untuk memberikan solusi, salah satunya dengan mengarahkan tenaga honorer untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) 2024.
menteri pekerjaan umum dody hanggodo membantah adanya phk di kementeriannya.
menurutnya, tenaga honorer hanya menunggu perpanjangan kontrak setelah anggaran kembali tersedia.
"menanggapi isu bahwa petugas op dirumahkan, kementerian pu menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. para petugas hanya menunggu perpanjangan kontrak yang akan dilakukan setelah anggaran tersedia," ujarnya dalam keterangan resmi.
sementara itu, menteri koperasi budi arie setiadi juga membantah phk terhadap 1.235 petugas penyuluh koperasi lapang (ppkl). menurutnya, para penyuluh ini tetap akan dilibatkan dalam program pengembangan koperasi meskipun dengan skema yang berbeda.
"bukan di-phk, itu ppkl, petugas penyuluh koperasi lapang. mereka tetap akan membantu pergerakan koperasi di indonesia," tegas budi.
baca juga:tinjau pengelolaan sampah dan tanam pohon di sekolah, ini pesan menteri lh untuk generasi muda
tidak ada skema gaji untuk honorer di apbn 2025
berdasarkan undang-undang asn nomor 20 tahun 2023, tenaga honorer tidak lagi mendapatkan gaji dari anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) mulai 2025.
menteri dalam negeri tito karnavian bahkan telah mengeluarkan larangan bagi kepala daerah untuk membayarkan gaji honorer dari belanja pegawai maupun item barang dan jasa.
jika masih ada pembayaran gaji honorer menggunakan anggaran pemerintah, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum. oleh karena itu, pemerintah mendorong agar tenaga honorer segera mengikuti seleksi pppk sebagai solusi utama.
"pemerintah daerah wajib mematuhi aturan ini untuk menghindari potensi masalah hukum yang dapat merugikan, baik bagi pemerintah maupun tenaga honorer," ujar tito.
baca juga:tambahan anggaran rp 763 miliar! gaji & tunjangan guru dipastikan aman
solusi: pengangkatan honorer jadi pppk
pemerintah telah menyiapkan skema agar tenaga honorer tetap bisa bekerja di instansi pemerintah melalui seleksi pppk 2024.
dalam skema ini, tenaga honorer akan dikelompokkan menjadi:
1. pppk penuh waktu, yang memiliki hak dan kewajiban hampir setara dengan asn.
2. pppk paruh waktu, yang bekerja dengan durasi lebih fleksibel sesuai kebutuhan instansi.
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb) abdullah azwar anas menegaskan bahwa kebijakan mengenai phk honorer berada di tangan masing-masing instansi.
namun, ia memastikan bahwa pemerintah akan terus mencari solusi agar tidak ada tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan.
"keputusan terkait pegawai honorer sepenuhnya berada di tangan masing-masing instansi. namun, kami telah menyiapkan mekanisme seleksi pppk agar tenaga honorer tetap mendapatkan tempat dalam sistem pemerintahan," ujar anas.
dengan skema ini, diharapkan tenaga honorer yang belum lolos seleksi asn 2021 dapat kembali mencoba peruntungannya dalam seleksi pppk 2024, sehingga mereka tetap mendapatkan penghasilan dan pekerjaan yang layak.
baca juga:seluma krisis anggaran: belanja pegawai lampaui batas maksimal, apa solusinya?
kesimpulan
meskipun kebijakan efisiensi anggaran berpotensi berdampak besar terhadap tenaga honorer, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi.
pengangkatan tenaga honorer menjadi pppk menjadi solusi utama agar mereka tetap bisa bekerja dalam sistem pemerintahan.
namun, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada kesiapan anggaran, koordinasi antarinstansi, serta kemauan tenaga honorer untuk mengikuti proses seleksi yang telah disediakan pemerintah.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 21 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan