Rocky Gerung Kaget! Luhut Bongkar Kejanggalan Anggaran Bansos Rp 500 Triliun

REL, Jakarta – Pengamat politik Rocky Gerung tak menyembunyikan keterkejutannya setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan kejanggalan dalam penyaluran anggaran bantuan sosial (bansos) yang mencapai Rp 500 triliun.

Dalam pernyataannya, Luhut yang menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional menyoroti fakta bahwa hanya separuh dari anggaran tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Selebihnya, terdapat berbagai masalah dalam distribusi bansos yang menyebabkan dana tak sampai ke tangan penerima yang semestinya.

Kendala Penyaluran Bansos

BACA JUGA:Partisipasi Tinggi! Warga Empat Lawang Antusias Ikut Cek Kesehatan Gratis

Menurut Luhut, sejumlah faktor menghambat efektivitas bansos, termasuk data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga individu yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Masalah ini menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan pengawasan anggaran bansos yang selama ini digelontorkan oleh pemerintah.

Rocky Gerung: Pernyataan Luhut Mengejutkan!

Pernyataan Luhut ini mengejutkan Rocky Gerung. Sebagai orang kepercayaan Presiden Joko Widodo, Luhut dikenal sangat loyal terhadap kebijakan pemerintah.

BACA JUGA:Retret Kepala Daerah di Magelang Bisa Habiskan Rp 22 Miliar, Kontradiktif dengan Arahan Presiden

“Kalau Luhut yang bicara seperti ini, berarti ada masalah serius dalam distribusi bansos. Ini bukan sekadar isu kecil,” ujar Rocky dalam sebuah diskusi politik.

Rocky menilai bahwa temuan ini seharusnya menjadi alarm bagi publik untuk lebih kritis terhadap pengelolaan anggaran negara, khususnya yang berkaitan dengan bantuan bagi masyarakat miskin.

Ia pun menegaskan perlunya audit menyeluruh agar tidak ada penyalahgunaan dana yang merugikan rakyat.

Sorotan terhadap Anggaran Bansos

BACA JUGA:Anggota DPR: Perekrutan PPPK Jadi Beban Berat bagi Negara

Kejanggalan dalam anggaran bansos ini menambah daftar panjang kontroversi terkait bantuan sosial.

Sebelumnya, beberapa kasus korupsi bansos mencuat, melibatkan pejabat tinggi yang seharusnya bertanggung jawab dalam pengelolaannya.