Retret Kepala Daerah di Magelang Bisa Habiskan Rp 22 Miliar, Kontradiktif dengan Arahan Presiden

REL, JAKARTA – Viral di media sosial, Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang rencana orientasi atau retret bagi 505 kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menuai sorotan.

Dalam surat itu, biaya kegiatan pembekalan yang direncanakan berlangsung di Magelang pada 21-28 Februari 2025 diperkirakan mencapai Rp 22,2 miliar.

Besarnya anggaran ini dianggap bertolak belakang dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menekankan efisiensi dalam belanja negara.

Detail Surat Edaran

Surat bernomor 200.5/628/SJ itu ditujukan kepada gubernur, bupati, wali kota, serta wakilnya di seluruh Indonesia. Retret tersebut dijadwalkan berlangsung di Glamping Borobudur Internasional Golf, Magelang, selama delapan hari.

BACA JUGA:Anggota DPR: Perekrutan PPPK Jadi Beban Berat bagiNegara

BACA JUGA:Pemerintah Siapkan Aturan Pencairan THR dan Gaji ke-13 ASN, Terbit Sebelum Ramadhan

Biaya kegiatan ini ditanggung bersama (cost sharing) antara Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Kemendagri membiayai penyelenggaraan, sementara akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kebutuhan pribadi kepala daerah ditanggung oleh masing-masing peserta.

Dalam surat tersebut, biaya yang harus dibayarkan setiap peserta mencapai Rp 2.750.000 per hari. Dengan total delapan hari, seorang kepala daerah harus merogoh kocek sebesar Rp 22 juta. Jika diakumulasikan dengan jumlah peserta yang mencapai 505 kepala daerah, anggaran yang dihabiskan sekitar Rp 11,1 miliar.

Namun, bila wakil kepala daerah juga diharuskan hadir, maka total biaya bisa membengkak hingga Rp 22,2 miliar. Angka ini belum termasuk biaya tambahan jika kepala-wakil kepala daerah membawa ajudan atau tim pendamping.

Kemendagri Belum Beri Penjelasan Resmi

Saat dikonfirmasi, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, belum memberikan tanggapan terkait surat edaran ini. Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Aang Witarsa, juga enggan menjawab lebih jauh dan hanya menyebut bahwa rencana retret masih akan dibahas lebih lanjut.

Kritik Publik dan Pertanyaan Efisiensi

Beredarnya SE ini memicu kritik dari berbagai pihak. Banyak yang mempertanyakan urgensi pembekalan dengan biaya fantastis di tengah kondisi ekonomi yang membutuhkan penghematan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyerukan agar belanja negara difokuskan pada program prioritas dan efisien.