Baduy Tolak Rp 2,5 Miliar Dana Desa! Ini Alasan di Baliknya
Desa Kanekes-ist-
REL, Banten - Desa Kanekes, yang dihuni oleh masyarakat adat Baduy, kembali menolak bantuan dana desa dari pemerintah pusat, meskipun mendapatkan alokasi terbesar di Kabupaten Lebak, yakni sekitar Rp 2,5 miliar.
Penolakan ini bukan pertama kali terjadi. Sejak 2017, masyarakat Baduy secara resmi menolak dana desa dengan alasan pertanggungjawaban administrasi yang dianggap bertentangan dengan adat mereka.
Dana Desa Kembali ke Kas Negara
Menurut Zamroni, Kepala Bidang Pembinaan Kerjasama dan Pengelolaan Keuangan Aset Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lebak, Desa Kanekes sebelumnya sempat menerima dana desa pada 2015 dan 2016.
BACA JUGA:Partisipasi Tinggi! Warga Empat Lawang Antusias Ikut Cek Kesehatan Gratis
Namun, mereka mengalami kesulitan dalam melaporkan penggunaan anggaran tersebut.
"Ada surat penolakan dari mereka pada 2017, mereka keberatan untuk alokasi anggaran dan juga pertanggungjawaban administrasi," kata Zamroni, dikutip dari Kompas.com, Kamis (13/2/2025).
Sejak saat itu, meskipun dana desa tetap disalurkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), pihak desa tidak mencairkannya.
Alhasil, dana tersebut akhirnya dikembalikan ke kas negara.
BACA JUGA:Retret Kepala Daerah di Magelang Bisa Habiskan Rp 22 Miliar, Kontradiktif dengan Arahan Presiden
Pada 2023, pemerintah pusat akhirnya memutuskan untuk tidak lagi mengalokasikan dana desa bagi Kanekes.
Mengapa Baduy Menolak Dana Desa?
Selain masalah administrasi, faktor adat juga menjadi alasan utama.
Masyarakat Baduy memiliki aturan ketat dalam menjaga kearifan lokal dan menolak pembangunan modern.
BACA JUGA:Pemerintah Siapkan Aturan Pencairan THR dan Gaji ke-13 ASN, Terbit Sebelum Ramadhan
"Mindset mereka adalah jika dana desa digunakan untuk pembangunan, itu bertentangan dengan adat Baduy yang menolak modernisasi," jelas Zamroni.
- Tag
- Share
-
-
