Baduy Tolak Rp 2,5 Miliar Dana Desa! Ini Alasan di Baliknya

baduy tolak rp 2,5 miliar dana desa! ini alasan di baliknya rel, banten - desa kanekes, yang dihuni oleh masyarakat adat baduy, kembali menolak bantuan dana desa dari pemerintah pusat, meskipun mendapatkan alokasi terbesar di kabupaten lebak, yakni sekitar rp 2,5 miliar. penolakan ini bukan pertama kali terjadi. sejak 2017, masyarakat baduy secara resmi menolak dana desa dengan alasan pertanggungjawaban administrasi yang dianggap bertentangan dengan adat mereka. dana desa kembali ke kas negara menurut zamroni, kepala bidang pembinaan kerjasama dan pengelolaan keuangan aset desa, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd) lebak, desa kanekes sebelumnya sempat menerima dana desa pada 2015 dan 2016. baca juga:partisipasi tinggi! warga empat lawang antusias ikut cek kesehatan gratis namun, mereka mengalami kesulitan dalam melaporkan penggunaan anggaran tersebut. "ada surat penolakan dari mereka pada 2017, mereka keberatan untuk alokasi anggaran dan juga pertanggungjawaban administrasi," kata zamroni, dikutip dari kompas.com, kamis (13/2/2025). sejak saat itu, meskipun dana desa tetap disalurkan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (kppn), pihak desa tidak mencairkannya. alhasil, dana tersebut akhirnya dikembalikan ke kas negara. baca juga:retret kepala daerah di magelang bisa habiskan rp 22 miliar, kontradiktif dengan arahan presiden pada 2023, pemerintah pusat akhirnya memutuskan untuk tidak lagi mengalokasikan dana desa bagi kanekes. mengapa baduy menolak dana desa? selain masalah administrasi, faktor adat juga menjadi alasan utama. masyarakat baduy memiliki aturan ketat dalam menjaga kearifan lokal dan menolak pembangunan modern. baca juga:pemerintah siapkan aturan pencairan thr dan gaji ke-13 asn, terbit sebelum ramadhan "mindset mereka adalah jika dana desa digunakan untuk pembangunan, itu bertentangan dengan adat baduy yang menolak modernisasi," jelas zamroni. pemerintah telah menawarkan solusi agar dana desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk pengembangan umkm warga baduy. namun, masyarakat tetap menolak karena merasa kerepotan mengurus laporan administrasi. masih menerima bantuan lain baca juga:pemerintah siapkan aturan pencairan thr dan gaji ke-13 asn, terbit sebelum ramadhan meski menolak dana desa, desa kanekes tetap menerima tiga jenis bantuan lain dari pemerintah, yakni alokasi dana desa (add), dana bagi hasil (dbh) dari kabupaten lebak, serta bantuan provinsi banten. kepala desa kanekes, oom, membenarkan bahwa pihaknya sudah tidak menerima dana desa sejak kepemimpinan kepala desa sebelumnya. "masalahnya karena berbenturan dengan adat. kalau ada bantuan dalam bentuk apapun kami terima, tapi kami terbatas dalam kemampuan mengurus pertanggungjawaban," ujar oom. penolakan dana desa oleh masyarakat baduy menunjukkan betapa kuatnya komitmen mereka dalam menjaga adat dan tradisi, meskipun harus melewatkan miliaran rupiah bantuan pemerintah. **

Tag

• # tolak dana desa
• # desa kanekes
• # baduy
• # pencairan dd
• # pembangunan desa
• # banten
• # dana desa

Share

• 
• 
• 
• 
•