Hanya 400.000 Guru Akan Ikut PPG 2025, Tunjangan Guru Non-ASN Tetap Naik

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Sabtu , 15 Feb 2025 - 14:00

Hanya 400.000 Guru Akan Ikut PPG 2025, Tunjangan Guru Non-ASN Tetap Naik-ist/net-

hanya 400.000 guru akan ikut ppg 2025, tunjangan guru non-asn tetap naik                            rel, jakarta – pemerintah menetapkan kebijakan hanya akan membiayai sekitar 400.000 guru untuk mengikuti program pendidikan profesi guru (ppg) pada 2025. 
keputusan ini merupakan bagian dari langkah efisiensi anggaran yang dilakukan di tengah tekanan fiskal.
menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen), abdul mu'ti, mengungkapkan angka tersebut hanya separuh dari target awal, yakni 806.000 guru yang seharusnya mengikuti ppg tahun ini. "pelaksanaan ppg tetap berjalan untuk asn maupun non-asn yang belum memiliki sertifikasi profesi, sejalan dengan arahan presiden," ujarnya dalam rapat kerja bersama komisi x dpr, kamis (13/2/2025).
tunjangan guru non-asn tetap naik
meskipun ada pengurangan anggaran untuk ppg, mendikdasmen memastikan tunjangan bagi guru non-asn tetap diprioritaskan. dengan alokasi anggaran sebesar rp 11,5 triliun, tunjangan profesi guru non-asn yang sebelumnya rp 1,5 juta per bulan akan dinaikkan menjadi rp 2 juta per bulan pada 2025.
baca juga:dompet dhuafa turunkan tim dmc bantu penyintas banjir di sulsel
selain itu, beasiswa untuk pendidikan tetap dialokasikan sebesar rp 278 miliar, termasuk beasiswa afirmasi bagi guru di daerah tertinggal.
"kami memastikan hak asn tidak terganggu. gaji, tunjangan, dan gaji ke-13 tetap terpenuhi. tidak boleh ada pagu minus untuk hak-hak pegawai," tegas abdul mu’ti.
anggaran kemendikdasmen bertambah
dalam perkembangan terbaru, kementerian keuangan menambah alokasi anggaran untuk kemendikdasmen sebesar rp 763,3 miliar. hal ini mengurangi jumlah pemangkasan anggaran dari rp 8,03 triliun menjadi rp 7,27 triliun. dengan penambahan tersebut, total anggaran kemendikdasmen untuk 2025 meningkat menjadi rp 26,27 triliun.
"kami mendapatkan informasi bahwa kementerian keuangan telah menyetujui tambahan anggaran, sehingga efisiensi yang dilakukan tidak akan mengorbankan program prioritas pendidikan," kata abdul mu’ti.
program pendidikan tetap berjalan
meskipun terdapat efisiensi anggaran, beberapa program prioritas tetap berjalan, seperti:
peningkatan pendidikan vokasi untuk mencetak lulusan siap kerja.
perlindungan bahasa daerah melalui program afirmasi.
baca juga:empat lawang belum bisa pembuatan dan perpanjangan sim online
baca juga:anggaran perjalanan dinas di sumsel dipangkas 50 persen
pembangunan dan revitalisasi sekolah.
peningkatan mutu pendidikan melalui akreditasi sekolah.
komisi x dpr ri memberikan apresiasi kepada kemendikdasmen atas upayanya mempertahankan keberlanjutan program prioritas pendidikan di tengah keterbatasan anggaran.
"langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga mutu pendidikan nasional dan memastikan kesejahteraan guru," ujar salah satu anggota komisi x.
baca juga:program cek kesehatan gratis disambut antusias warga
baca juga:pembuatan dan perpanjang sim wajib tes psikologi
dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, pemerintah optimistis mutu pendidikan nasional tetap dapat terjaga dan hak-hak guru terpenuhi secara maksimal.