Tunjangan Keluarga Pahlawan Dihapus dari APBD 2025, Pemprov DKI Pastikan Ditanggung Kemensos

tunjangan keluarga pahlawan dihapus dari apbd 2025, pemprov dki pastikan ditanggung kemensos rel, jakarta – penghapusan tunjangan untuk keluarga pahlawan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) dki jakarta tahun 2025 menuai perhatian publik. namun, kepala dinas sosial dki jakarta, premi lasari, memastikan bahwa penghargaan untuk keluarga pahlawan tetap diberikan, meski kini dialihkan ke anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) melalui kementerian sosial (kemensos). tunjangan tidak dihentikan, tapi dialihkan premi lasari menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari efisiensi anggaran daerah. "pemberian penghargaan berupa tunjangan kepada keluarga pahlawan, janda pahlawan, dan janda perintis kemerdekaan tetap berjalan. hanya saja, kini anggaran tersebut bersumber dari apbn sesuai kewenangan pemerintah pusat," jelas premi pada jumat, 14 februari 2025. kebijakan ini selaras dengan peraturan perundang-undangan, yakni: undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. peraturan presiden nomor 78 tahun 2018 tentang persyaratan, tata cara, dan besaran tunjangan berkelanjutan bagi pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan nasional. baca juga:kemenag pastikan anggaran beasiswa pendidikan tetap dialokasikan baca juga:tak semua dosen bisa dapat tukin, aliansi dosen lantangkan 'tukin for all' usulan data penerima kepada kemensos premi juga memastikan bahwa pemprov dki jakarta telah mengusulkan data penerima tunjangan kepada kemensos untuk menjamin para keluarga pahlawan tetap mendapatkan haknya. "kami berupaya agar para penerima manfaat tetap memperoleh penghargaan sesuai skema yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat," ungkapnya. alasan penghapusan dari apbd pemprov dki menyebutkan bahwa penghapusan tunjangan dari apbd dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran daerah. hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kebijakan keuangan daerah demi mendukung prioritas pembangunan dan kesejahteraan sosial di dki jakarta. dalam surat pemberitahuan resmi, pemprov dki menyatakan bahwa mulai tahun anggaran 2025, alokasi untuk tunjangan keluarga pahlawan, janda pahlawan, dan janda perintis kemerdekaan akan ditiadakan dari apbd. efisiensi dengan tetap memperhatikan kesejahteraan kebijakan ini diharapkan dapat menjadi langkah efisiensi yang tepat tanpa mengabaikan kesejahteraan keluarga pahlawan. dengan adanya peralihan alokasi anggaran ke apbn, pemerintah pusat diharapkan mampu memenuhi hak-hak keluarga pahlawan dengan lebih terintegrasi. "keputusan ini kami ambil untuk menyesuaikan kebijakan keuangan daerah dengan prioritas yang telah ditetapkan," tutup premi. penghapusan tunjangan keluarga pahlawan dari apbd dki jakarta tahun 2025 bukan berarti penghargaan untuk keluarga pahlawan dihentikan. pemerintah pusat melalui kemensos akan mengambil alih tanggung jawab ini sesuai regulasi yang berlaku. baca juga:danrem 044/gapo disambut hangat di bumi serasan sekate baca juga:pemkab muba siap dukung sinergi yang lebih baik kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga penghargaan kepada keluarga pahlawan sekaligus mengoptimalkan efisiensi keuangan daerah.

Tag

• # pejuangkemerdekaan
• # apbd2025
• # tunjanganpahlawan
• # keluargapahlawan
• # kemensosri
• # apbn2025
• # penghargaanpahlawan
• # efisiensianggaran
• # pemprovdki

Share

• 
• 
• 
• 
•