Tunjangan Keluarga Pahlawan Dihapus dari APBD 2025, Pemprov DKI Pastikan Ditanggung Kemensos

Tunjangan Keluarga Pahlawan Dihapus dari APBD 2025, Pemprov DKI Pastikan Ditanggung Kemensos-ist/net-

REL, JAKARTA – Penghapusan tunjangan untuk keluarga pahlawan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2025 menuai perhatian publik.

Namun, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari, memastikan bahwa penghargaan untuk keluarga pahlawan tetap diberikan, meski kini dialihkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Tunjangan Tidak Dihentikan, Tapi Dialihkan

Premi Lasari menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari efisiensi anggaran daerah. "Pemberian penghargaan berupa tunjangan kepada keluarga pahlawan, janda pahlawan, dan janda perintis kemerdekaan tetap berjalan. Hanya saja, kini anggaran tersebut bersumber dari APBN sesuai kewenangan pemerintah pusat," jelas Premi pada Jumat, 14 Februari 2025.

Kebijakan ini selaras dengan peraturan perundang-undangan, yakni:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2018 tentang Persyaratan, Tata Cara, dan Besaran Tunjangan Berkelanjutan bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional.

BACA JUGA:Kemenag Pastikan Anggaran Beasiswa Pendidikan Tetap Dialokasikan

BACA JUGA:Tak Semua Dosen Bisa Dapat Tukin, Aliansi Dosen Lantangkan 'Tukin for All'

Usulan Data Penerima kepada Kemensos

Premi juga memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah mengusulkan data penerima tunjangan kepada Kemensos untuk menjamin para keluarga pahlawan tetap mendapatkan haknya.

"Kami berupaya agar para penerima manfaat tetap memperoleh penghargaan sesuai skema yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat," ungkapnya.

Alasan Penghapusan dari APBD

Pemprov DKI menyebutkan bahwa penghapusan tunjangan dari APBD dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran daerah. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kebijakan keuangan daerah demi mendukung prioritas pembangunan dan kesejahteraan sosial di DKI Jakarta.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan