Kabar Baik! Korban PHK Kini Dapat 60% Gaji Selama 6 Bulan, Prabowo Resmi Teken Aturan Baru

Rel, Jakarta – Pemerintah kembali menghadirkan kabar baik untuk pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025, korban PHK kini berhak menerima manfaat tunai sebesar 60% dari gaji terakhir selama 6 bulan. 

Kebijakan ini ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 7 Februari 2025, menggantikan aturan sebelumnya yang tertuang dalam PP Nomor 37 Tahun 2021.

Detail Kebijakan Program ini merupakan bagian dari Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

Dalam pasal 21 ayat 1, disebutkan bahwa manfaat uang tunai ini diberikan berdasarkan upah terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS, dengan batas atas upah sebesar Rp 5 juta. Jika gaji pekerja lebih dari Rp 5 juta, maka manfaat tunai tetap dihitung berdasarkan batas atas tersebut.

BACA JUGA:Resmi Berubah! Aturan PPPK 2025: Masa Kerja, Gaji, dan Tunjangan Pensiun

BACA JUGA:Rano Karno Tolak Arak-arakan Pelantikan: Fokus Langsung Bekerja!

Iuran Lebih Ringan Tak hanya memberikan manfaat tunai yang lebih besar, aturan baru ini juga menurunkan besaran iuran JKP. Sebelumnya, iuran JKP sebesar 0,46% dari gaji, kini menjadi 0,36%. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menguntungkan pekerja yang terkena PHK, tetapi juga memberikan kelonggaran bagi perusahaan.

Perbedaan dari Aturan Sebelumnya Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menjelaskan bahwa skema manfaat tunai kini lebih sederhana dan menguntungkan. Sebelumnya, manfaat diberikan sebesar 45% dari gaji selama 3 bulan pertama, dan 25% untuk 3 bulan berikutnya. 

Namun, dalam aturan baru ini, pekerja akan menerima manfaat tunai flat sebesar 60% selama 6 bulan.

Syarat dan Ketentuan Pekerja yang ingin mengklaim manfaat JKP harus mengajukan permohonan dalam waktu maksimal 6 bulan sejak terjadi PHK. Hak atas manfaat ini juga akan hilang jika pekerja sudah mendapatkan pekerjaan baru atau meninggal dunia.

BACA JUGA:Surga Tersembunyi di Wonogiri! Pantai Karang Payung, Keindahan Alam yang Masih Perawan

BACA JUGA:Batas Waktu Pendaftaran KIP Kuliah 2025 Jalur SNBP Segera Berakhir

Dengan aturan baru ini, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada pekerja sekaligus mendorong kestabilan ekonomi di tengah tantangan ketenagakerjaan.