Pemerintah Pastikan Pencairan THR 2025 untuk ASN dan Pegawai Swasta pada Maret

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Kamis , 20 Feb 2025 - 08:00

Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Membayar THR Perusahaan yang terlambat membayarkan THR akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan, dihitung sejak batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan.

Sementara itu, perusahaan yang tidak membayarkan THR sama sekali dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 79 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sanksi ini meliputi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara alat produksi, hingga pembekuan usaha.

Pemerintah menegaskan akan mengawasi secara ketat kepatuhan perusahaan terhadap pembayaran THR guna menjamin hak pekerja dan menjaga kesejahteraan mereka dalam menyambut Idul Fitri 2025.***

pemerintah pastikan pencairan thr 2025 untuk asn dan pegawai swasta pada maret                            rel,bacakoran.co - presiden prabowo subianto memastikan bahwa tunjangan hari raya (thr) bagi aparatur sipil negara (asn) dan pegawai swasta akan dicairkan pada maret 2025.
hal ini diumumkan dalam konferensi pers di istana merdeka pada senin (17/2), dengan tujuan membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan menjelang idul fitri.
jadwal pencairan thr 2025 berdasarkan surat keputusan bersama (skb) tiga menteri nomor 1017 tahun 2024, hari raya idul fitri 1446 hijriah diperkirakan jatuh pada 31 maret hingga 1 april 2025.
dengan demikian, pencairan thr bagi asn dan pegawai swasta diharapkan sudah dilakukan pada maret 2025.
baca juga:kalapas baru empat lawang sapa warga binaan dan tinjau fasilitas lapas
bagi pegawai swasta, pemerintah mewajibkan perusahaan membayarkan thr paling lambat tujuh hari sebelum lebaran, yaitu sekitar 24 atau 25 maret 2025.
pemerintah mengimbau perusahaan untuk mematuhi aturan ini guna menjamin kesejahteraan karyawan.
siapa yang berhak menerima thr? thr merupakan hak pekerja sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (6) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. berikut kategori penerima thr:
1. aparatur negara: casn, pppk, tni, polri, dan pejabat negara.
2. pensiunan: pensiunan pns dan penerima tunjangan.
3. karyawan swasta: pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan, baik dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pkwtt), perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt), maupun pekerja harian lepas.
4. pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih: berhak menerima thr sebesar satu bulan upah.
5. pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan: menerima thr secara proporsional berdasarkan masa kerja mereka dengan rumus: (masa kerja x 1 bulan upah) : 12.
baca juga:bupati dan wakil bupati muba terpilih ikuti gladi bersih jelang pelantikan
sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar thr perusahaan yang terlambat membayarkan thr akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total thr yang harus dibayarkan, dihitung sejak batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan.
sementara itu, perusahaan yang tidak membayarkan thr sama sekali dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan pasal 79 peraturan pemerintah (pp) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
sanksi ini meliputi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara alat produksi, hingga pembekuan usaha.
baca juga:pemkab empat lawang umumkan hasil seleksi administrasi pppk 2025
pemerintah menegaskan akan mengawasi secara ketat kepatuhan perusahaan terhadap pembayaran thr guna menjamin hak pekerja dan menjaga kesejahteraan mereka dalam menyambut idul fitri 2025.***