Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu 2025: Peraturan dan Skema Penganggarannya

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Minggu , 02 Mar 2025 - 09:30

besaran gaji pppk paruh waktu 2025: peraturan dan skema penganggarannya                            rel,bacakoran.co – pemerintah resmi mengatur besaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu melalui keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kepmenpanrb) nomor 16 tahun 2025.
kebijakan ini dirancang untuk memberikan kepastian kesejahteraan bagi tenaga non-asn yang belum berhasil lolos seleksi cpns atau pppk pada tahun 2024.
baca juga:kepala bgn sebut mbg akan terus berjalan selama ramadan, ini menunya!
 apa itu pppk paruh waktu?
pppk paruh waktu merupakan pegawai asn yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan jam kerja yang tidak penuh waktu.
skema ini menjadi solusi bagi tenaga non-asn yang telah terdaftar dalam database badan kepegawaian negara (bkn) tetapi belum mendapatkan formasi tetap.
sesuai dengan kepmenpanrb nomor 16 tahun 2025, syarat utama untuk menjadi pppk paruh waktu adalah:
1. peserta seleksi cpns 2024 yang tidak lolos, atau
2. peserta seleksi pppk 2024 yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi tetapi tidak mendapatkan formasi.
para pegawai ini tetap diakui sebagai bagian dari instansi pemerintah dengan nomor induk pppk atau identitas asn yang sah.
baca juga:listrik 50% berakhir! hari ini pelanggan harus siap bayar penuh, tapi ada diskon lain sebagai gantinya
 besaran gaji pppk paruh waktu 2025
dalam diktum ke-19 kepmenpanrb nomor 16 tahun 2025, disebutkan bahwa besaran gaji pppk paruh waktu tidak boleh lebih rendah dari upah terakhir yang diterima saat masih berstatus pegawai non-asn.
jika upah terakhirnya lebih rendah dari upah minimum daerah (umd), maka gaji minimal pppk paruh waktu akan disesuaikan dengan umd.
selain gaji pokok, pegawai juga berhak mendapatkan tunjangan sesuai kebijakan masing-masing instansi dan fasilitas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
baca juga:tarif listrik resmi naik per 1 maret 2025! cek daftar harga terbaru di sini 
kebijakan anggaran gaji pppk paruh waktu
penganggaran gaji pppk paruh waktu telah diperkuat dalam surat menteri dalam negeri (mendagri) nomor 900.1.1/227/sj yang mengatur mekanisme pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd).
pemerintah daerah (pemda) wajib mengalokasikan anggaran secara tepat waktu guna menghindari keterlambatan pembayaran gaji, seperti yang sering terjadi pada tenaga honorer sebelumnya.
dasar penganggaran gaji pppk paruh waktu
surat mendagri nomor 900.1.1/227/sj mengacu pada beberapa diktum dalam kepmenpanrb nomor 16 tahun 2025, antara lain:
diktum pertama: ketentuan umum tentang pppk paruh waktu.
diktum ketiga: tata kelola kepegawaian pppk paruh waktu.
diktum kesembilan belas dan kedua puluh: mekanisme teknis penganggaran gaji pppk paruh waktu.
dalam proses penyusunan anggaran, pemda wajib memastikan bahwa gaji pppk paruh waktu tersedia dalam kode rekening yang sesuai dengan keputusan kemendagri terkait klasifikasi dan nomenklatur keuangan daerah.
jika apbd yang disusun sebelumnya belum mencukupi, pemda dapat menggunakan dana belanja tidak terduga (btt) melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd 2025.
baca juga:sunset feasts di grand mercure bandung, promo berbuka puasa yang tak boleh dilewatkan!
jika btt tidak cukup
dalam hal dana btt tidak mencukupi, pemda diberikan beberapa opsi alternatif, yaitu:
1. penjadwalan ulang program/kegiatan lain dalam apbd.
2. pengalihan pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
3. pemanfaatan kas daerah yang tersedia.
langkah ini bertujuan untuk menjamin kepastian pembayaran gaji pppk paruh waktu tanpa mengganggu program prioritas daerah lainnya.
dampak kebijakan ini bagi tenaga non-asn
dengan adanya regulasi ini, tenaga honorer yang selama ini mengalami ketidakpastian terkait status kepegawaian dan kesejahteraan akhirnya mendapatkan kepastian hukum.
pemerintah juga berharap kebijakan pppk paruh waktu dapat menjadi solusi jangka pendek sebelum tenaga non-asn mendapatkan formasi tetap di lingkungan asn.
selain itu, kepastian penganggaran dari apbd akan mengurangi risiko keterlambatan pembayaran gaji, yang sebelumnya sering menjadi masalah bagi tenaga honorer.
baca juga:spesifikasi iqoo neo 10r terungkap: ponsel gaming tercepat di kelasnya
pemerintah pastikan kesejahteraan pppk paruh waktu
melalui kepmenpanrb nomor 16 tahun 2025 dan surat mendagri nomor 900.1.1/227/sj, pemerintah berkomitmen untuk memberikan kejelasan terkait gaji dan status pppk paruh waktu.
dengan penganggaran yang terstruktur dan mekanisme pembayaran yang jelas, diharapkan pppk paruh waktu dapat bekerja secara optimal tanpa kekhawatiran terkait hak keuangan mereka.
pemda juga diminta untuk segera melakukan sinkronisasi anggaran sesuai regulasi agar skema pppk paruh waktu dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif.***