Polemik Pemecatan Sepihak Pendamping Desa, Komisi V DPR: Jangan Karena Like and Dislike!

polemik pemecatan sepihak pendamping desa, komisi v dpr: jangan karena like and dislike! rel, jakarta – pemecatan sepihak terhadap tenaga pendamping profesional (tpp) di kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi (kemendes pdt) menuai polemik.  komisi v dpr ri menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh didasarkan pada faktor suka atau tidak suka (like and dislike), tetapi harus mengacu pada key performance indicator (kpi) yang jelas. hal itu disampaikan oleh wakil ketua komisi v dpr ri, syaiful huda, dalam rapat dengar pendapat (rdp) dengan perkumpulan tenaga pendamping desa indonesia (pertepedesia) di kompleks parlemen, senayan, jakarta, senin (3/3/2025). "pengelolaan tenaga profesional di kementerian atau lembaga harus transparan dan berbasis kinerja. tidak boleh ada pemecatan hanya karena alasan politis atau faktor subjektif," tegas huda. pemecatan tpp diduga bermotif politik dalam pertemuan tersebut, 100 perwakilan pertepedesia dari seluruh indonesia mengungkapkan keresahan mereka. mereka menganggap bahwa penghentian sepihak ini tidak adil, terutama bagi mereka yang telah bertahun-tahun mendampingi pembangunan desa. baca juga:hd ajak semua elemen bersinergi baca juga:februari, deflasi 0,41 persen huda menilai alasan yang digunakan kemendes pdt untuk memberhentikan para tpp karena mereka mencalonkan diri sebagai legislatif dalam pemilu 2024 adalah tidak berdasar. "secara hukum, tidak ada aturan yang melarang tpp untuk maju sebagai calon legislatif. tidak ada sengketa pemilu yang melibatkan mereka, dan tidak ada teguran dari kpu atau bawaslu terkait pencalonan mereka," ungkap huda. menurut laporan dari tpp, kpu dan kemendes pdt sebelumnya telah menyatakan bahwa tidak ada masalah jika pendamping desa maju sebagai caleg. namun, tiba-tiba mereka diberhentikan setelah pemilu berakhir. "mayoritas dari mereka adalah tenaga profesional yang sudah lama bekerja dan memiliki pengalaman dalam membangun desa. kini mereka malah kehilangan pekerjaan hanya karena mencalonkan diri," tambahnya. pendamping desa bukan milik satu partai huda juga menepis anggapan bahwa pendamping desa yang maju sebagai caleg hanya berasal dari satu partai politik. berdasarkan data dari pertepedesia, tpp yang mencalonkan diri berasal dari berbagai partai, termasuk pdi perjuangan, pkb, golkar, dan gerindra. baca juga:jam kerja asn selama ramadhan 2025 dikurangi, mulai pukul 08.00! baca juga:thr pns dan pppk 2025 berpotensi cair lebih cepat, cek besarannya! "jadi tidak benar kalau ada anggapan ini hanya terjadi di satu partai saja. selama ini, tpp yang maju caleg selalu berasal dari lintas partai, dan sebelumnya tidak pernah jadi masalah," jelas huda. dpr akan kawal tpp yang diberhentikan lebih lanjut, komisi v dpr ri berjanji akan mengawal perjuangan para tpp yang diberhentikan. mereka mendesak agar pengelolaan tenaga profesional seperti pendamping desa di kemendes pdt, pendamping keluarga harapan di kemensos, serta penyuluh koperasi di kementerian koperasi dan ukm benar-benar dikelola secara profesional. "kami akan mendukung langkah-langkah hukum maupun politik para tpp yang mengalami pemecatan sepihak ini. sistem kerja mereka harus berbasis kpi dan bukan berdasarkan faktor suka atau tidak suka," pungkasnya. polemik ini masih terus bergulir, dan dpr berkomitmen untuk mengusut dugaan pemecatan sepihak yang bernuansa politis ini.

Tag

• # pertepedesia
• # pemecatantpp
• # syaifulhuda
• # komisivdpr
• # kemendespdt
• # pendampingdesa
• # dprri
• # politikindonesia
• # pemilu2024

Share

• 
• 
• 
• 
•