Resmi! Jam Kerja PPPK Paruh Waktu Bisa Fleksibel, Ini Aturan Lengkapnya

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Kamis , 06 Mar 2025 - 06:30

Besaran Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu

Dalam KepmenPANRB No.16 Tahun 2025, diatur bahwa gaji PPPK Paruh Waktu akan disesuaikan dengan gaji saat masih menjadi pegawai non-ASN atau mengikuti upah minimum wilayah.

Berikut ketentuan dalam regulasi tersebut:

"PPPK Paruh Waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah."

Selain gaji pokok, PPPK Paruh Waktu juga berhak mendapatkan tunjangan dan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk tunjangan jabatan dan tunjangan individu.

Kesimpulan

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi tenaga non-ASN yang beralih status menjadi PPPK Paruh Waktu, dengan sistem kerja yang lebih fleksibel.

Selain itu, keputusan ini juga menjadi strategi pemerintah dalam menata tenaga kerja aparatur negara secara lebih efisien.***

resmi! jam kerja pppk paruh waktu bisa fleksibel, ini aturan lengkapnya                            rel,bacakoran.co – kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb) telah resmi menetapkan aturan terkait jam kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu tahun 2025.
dalam regulasi terbaru, jam kerja pppk paruh waktu dapat bersifat penuh atau fleksibel, tergantung pada kebijakan masing-masing instansi pemerintah.
baca juga: pesona gunung kawi dikenal sebagai tempat wisata yang sangat indah di jawa timur
jam kerja ditentukan oleh instansi
keputusan ini tertuang dalam keputusan menteri pan-rb (kepmenpan-rb) nomor 6 tahun 2025, yang memberikan wewenang kepada instansi pemerintah untuk mengatur jam kerja pppk paruh waktu sesuai kebutuhan operasional dan tugas yang diemban.
pelaksana tugas (plt) deputi bidang sdm aparatur kemenpan rb, aba subagja, menjelaskan bahwa instansi memiliki kewenangan dalam menentukan sistem kerja pegawainya.
"jam kerjanya nanti kita serahkan ke pengaturan instansi. mereka yang lebih tahu apakah pegawai tersebut harus bekerja penuh atau tidak, tergantung dari kontrak kerja yang telah disepakati," ujar aba dalam konferensi pers di kanal youtube kemenpan rb.
baca juga:libur sekolah lebaran 2025 diperpanjang! siswa dapat jatah libur 28 hari
mekanisme kontrak dan masa kerja
selain pengaturan jam kerja, regulasi ini juga mengatur masa kerja pppk paruh waktu. berdasarkan kepmenpan-rb nomor 6 tahun 2025, masa kerja pppk paruh waktu ditetapkan selama satu tahun, dengan kemungkinan perpanjangan sesuai kebutuhan instansi.
pada diktum ke-14 regulasi tersebut disebutkan bahwa pejabat pembina kepegawaian (ppk) di masing-masing instansi memiliki kewenangan penuh dalam menentukan jam kerja dan sistem kerja pppk paruh waktu.
kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menata tenaga non-asn, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi instansi dalam mengoptimalkan tenaga kerja sesuai dengan anggaran dan kebutuhan.
baca juga:skandal izin lahan sawit: eks gubernur bengkulu ridwan mukti resmi jadi tersangka!
syarat dan formasi pppk paruh waktu 2025
berdasarkan kepmenpanrb no.16 tahun 2025, pengadaan pppk paruh waktu diperuntukkan bagi pegawai non-asn yang telah terdaftar dalam database badan kepegawaian negara (bkn).
syarat pengadaan pppk paruh waktu
1. telah mengikuti seleksi cpns tahun anggaran 2024 namun tidak lulus.
2. telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pppk tahap i atau ii namun tidak mendapat formasi.
pemerintah juga menyesuaikan mekanisme rekrutmen dengan mengintegrasikan data pelamar dalam database bkn, sehingga pelamar dapat mengajukan lamaran sesuai dengan formasi yang tersedia.
formasi jabatan yang dibuka
guru dan tenaga kependidikan
tenaga kesehatan
tenaga teknis
pengelola umum operasional
operator layanan operasional
pengelola layanan operasional
penata layanan operasional
pppk paruh waktu yang lolos seleksi akan ditetapkan sebagai pegawai instansi pemerintah dan diberikan nomor induk pppk (nipppk) atau nomor identitas asn.
baca juga:kasus keracunan mbg: badan gizi akui banyak mitra belum berpengalaman masak skala besar
besaran gaji dan tunjangan pppk paruh waktu
dalam kepmenpanrb no.16 tahun 2025, diatur bahwa gaji pppk paruh waktu akan disesuaikan dengan gaji saat masih menjadi pegawai non-asn atau mengikuti upah minimum wilayah.
berikut ketentuan dalam regulasi tersebut:
"pppk paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-asn atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah."
selain gaji pokok, pppk paruh waktu juga berhak mendapatkan tunjangan dan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk tunjangan jabatan dan tunjangan individu.
baca juga:thr pns 2025: kapan cair dan apakah dipotong? ini penjelasannya!
kesimpulan
kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi tenaga non-asn yang beralih status menjadi pppk paruh waktu, dengan sistem kerja yang lebih fleksibel.
selain itu, keputusan ini juga menjadi strategi pemerintah dalam menata tenaga kerja aparatur negara secara lebih efisien.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 6 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan