Komisi II DPR RI Desak Kemenpan-RB Revisi Jadwal Pengangkatan CPNS dan PPPK

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Senin , 10 Mar 2025 - 09:30

REL,BACAKORAN.CO - Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk segera merevisi jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Pasalnya, jadwal yang ditetapkan pemerintah dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan berpotensi menghambat proses pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) yang telah lolos seleksi.

Percepatan Pengangkatan Diperlukan

Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pauwe, menegaskan bahwa pengangkatan CPNS dan PPPK seharusnya dipercepat agar mereka dapat segera memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Mestinya dilakukan percepatan agar mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik, karena mereka membantu pemerintah dalam hal pelayanan kepada masyarakat," ujar Taufan Pauwe, dikutip dari TribunGorontalo.com pada Minggu (9/3/2025).

Taufan juga membantah adanya kesepakatan terkait pengangkatan serentak CPNS dan PPPK pada Oktober 2025 dan Maret 2026.

Ia menegaskan bahwa batas akhir pengangkatan yang disepakati tidak berarti pengangkatan harus dilakukan secara serentak.

"Kami tidak pernah menyepakati bahwa CPNS dan PPPK diangkat serentak pada Oktober 2025 dan Maret 2026," tambahnya.

Menurutnya, jika Nomor Induk Pegawai (NIP) sudah terbit dan semua syarat telah dipenuhi, tidak ada alasan untuk menunda pengangkatan ASN.

Penundaan tersebut dikhawatirkan dapat menghambat pelayanan publik dan menimbulkan keresahan di kalangan para peserta seleksi yang telah lolos.

Penyebab Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, mengungkapkan bahwa pemerintah menunda pengangkatan CPNS dan PPPK karena adanya perbedaan waktu rekrutmen antar kementerian dan lembaga negara.

komisi ii dpr ri desak kemenpan-rb revisi jadwal pengangkatan cpns dan pppk                            rel,bacakoran.co - komisi ii dpr ri meminta kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb) untuk segera merevisi jadwal pengangkatan calon pegawai negeri sipil (cpns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahun 2024.
pasalnya, jadwal yang ditetapkan pemerintah dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan berpotensi menghambat proses pengangkatan aparatur sipil negara (asn) yang telah lolos seleksi.
baca juga:penundaan pengangkatan cpns 2024 sampai oktober dinilai ancam pertumbuhan ekonomi
percepatan pengangkatan diperlukan
anggota komisi ii dpr ri, taufan pauwe, menegaskan bahwa pengangkatan cpns dan pppk seharusnya dipercepat agar mereka dapat segera memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 "mestinya dilakukan percepatan agar mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik, karena mereka membantu pemerintah dalam hal pelayanan kepada masyarakat," ujar taufan pauwe, dikutip dari tribungorontalo.com pada minggu (9/3/2025).
taufan juga membantah adanya kesepakatan terkait pengangkatan serentak cpns dan pppk pada oktober 2025 dan maret 2026.
ia menegaskan bahwa batas akhir pengangkatan yang disepakati tidak berarti pengangkatan harus dilakukan secara serentak.
 "kami tidak pernah menyepakati bahwa cpns dan pppk diangkat serentak pada oktober 2025 dan maret 2026," tambahnya.
menurutnya, jika nomor induk pegawai (nip) sudah terbit dan semua syarat telah dipenuhi, tidak ada alasan untuk menunda pengangkatan asn.
penundaan tersebut dikhawatirkan dapat menghambat pelayanan publik dan menimbulkan keresahan di kalangan para peserta seleksi yang telah lolos.
baca juga:desa wisata religi bubohu, permata tersembunyi di gorontalo yang bikin wisatawan terpukau!
penyebab penundaan pengangkatan cpns dan pppk
sementara itu, anggota komisi ii dpr ri, ahmad irawan, mengungkapkan bahwa pemerintah menunda pengangkatan cpns dan pppk karena adanya perbedaan waktu rekrutmen antar kementerian dan lembaga negara.
selain itu, perubahan nomenklatur kementerian serta pemilihan kepala daerah yang baru saja dilaksanakan juga menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan ini.
"reformasi birokrasi dan kebijakan penataan yang diambil perlu dilakukan untuk pengelolaan birokrasi yang lebih baik," ujar irawan.
irawan juga menegaskan bahwa penundaan ini tidak akan mengurangi hak para peserta yang telah lulus seleksi.
semua yang dinyatakan lolos tetap akan diangkat sesuai dengan keputusan pemerintah.
baca juga:desa wisata religi bubohu, permata tersembunyi di gorontalo yang bikin wisatawan terpukau!
kemenpan-rb: penundaan didasari kesepakatan dengan dpr
menteri pan-rb, rini widyantini, menegaskan bahwa keputusan untuk menunda pengangkatan cpns dan pppk telah melalui pertimbangan matang dan kesepakatan bersama antara pemerintah dan dpr.
 "kami menyadari bahwa penyelesaian pengangkatan serentak memerlukan waktu dan harus dilakukan dengan hati-hati," ujar rini dalam rapat kerja dengan komisi ii dpr ri, rabu (5/3/2025).
menurut rini, pengangkatan cpns yang lolos seleksi tahun 2024 akan dilakukan pada 1 oktober 2025, sementara pppk tahap 1 dan 2 akan diangkat pada 1 maret 2026.
keputusan ini diambil agar proses penataan pegawai non-asn dapat diselesaikan secara sistematis.
deputi bidang sdm aparatur kemenpan-rb, aba subagja, menambahkan bahwa penyesuaian jadwal pengangkatan bertujuan agar peserta seleksi tahap dua dapat diangkat secara bersamaan dengan tahap pertama.
 "penyesuaian jadwal ini tentunya adalah kesepakatan pemerintah dengan dpr, khususnya komisi ii. dan ini juga sudah diputuskan secara bersama," kata aba dalam pernyataannya pada jumat (7/3/2025).
baca juga:viral guru smk di jakarta barat diduga lecehkan siswi, pemkot janji evaluasi
desakan revisi keputusan
meski demikian, komisi ii dpr ri tetap meminta agar kemenpan-rb segera mengevaluasi dan merevisi kebijakan tersebut.
menurut mereka, penundaan ini berpotensi menghambat proses pengangkatan asn dan mengganggu pelayanan publik.
"kami meminta kemenpan-rb segera mengevaluasi kebijakan ini," tegas taufan pauwe.
dengan desakan ini, publik kini menantikan langkah selanjutnya dari kemenpan-rb dan badan kepegawaian negara (bkn) terkait jadwal pengangkatan cpns dan pppk tahun 2024.
jadwal penyesuaian pengangkatan casn 2024
cpns: 1 oktober 2025
pppk tahap 1 & 2: 1 maret 2026
pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-asn sesuai dengan undang-undang no. 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara.
dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-asn di instansi pemerintah pusat maupun daerah dimasa mendatang.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 10 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan