Bulog Diminta Bangun Rice Milling Sendiri

REL, Palembang – Ketua Komisi II DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Ayu Nur Suri, menyoroti lemahnya penyerapan gabah lokal dan minimnya perlindungan harga bagi petani. 

Ia mendesak Perum Bulog Kanwil Sumsel-Babel segera membangun fasilitas penggilingan padi (rice milling) di sentra produksi guna memutus dominasi tengkulak dan menjaga harga gabah tetap stabil.

“Sumsel ini penghasil padi besar, tapi petaninya terus dirugikan karena Bulog belum punya rice milling sendiri. Selama ini kita cuma jadi penonton permainan harga di lapangan. Sudah saatnya Bulog turun tangan penuh dengan alat produksi sendiri,” ujar Ayu, dikutip dari RMOLSumsel, Minggu (9/3/2025).

Pada 2025, Sumsel diperkirakan menghasilkan 2,9 juta ton gabah kering panen (GKP). 

BACA JUGA:BSB Tanggung Biaya Mudik

Namun, ironisnya, dari jumlah tersebut, Bulog hanya mampu menyerap sekitar 160 ribu ton beras. 

Sehingga sebagian besar hasil panen petani dilepas ke pasar bebas tanpa perlindungan harga, membuka celah bagi tengkulak.

“Bayangkan, produksi kita nyaris tiga juta ton, tapi Bulog cuma serap segitu (160 ribu ton). Sisanya ke mana? Jelas jatuh ke tangan tengkulak. Kalau begini terus, petani kita tidak akan pernah sejahtera,” tegasnya.

Hingga kini, Bulog Sumsel belum memiliki fasilitas rice milling sendiri dan masih bergantung pada 23 pengusaha penggilingan padi yang terikat kontrak. 

BACA JUGA:Sudadi Pimpin ESI Sumsel 2024-2028

Kondisi ini membuat Bulog kesulitan menjaga standar kualitas, efisiensi biaya, serta kontrol harga.

“Kalau Bulog punya rice milling sendiri, semua rantai produksi bisa dikendalikan. Harga lebih stabil, kualitas lebih terjamin, petani juga tidak lagi dipaksa menjual murah karena tidak ada pilihan lain,” tambahnya.

Ayu menegaskan pentingnya penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terbaru sesuai Kepbadan Nomor 2 Tahun 2025, yang menetapkan harga GKP di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram.

“Saya tegaskan, jangan ada yang main mata soal harga. Kalau ada yang beli gabah di bawah Rp6.500, itu pelanggaran. Bulog wajib jadi garda terdepan menjaga harga petani,” katanya.