Presiden Prabowo Tegas! Prajurit TNI Harus Pensiun Dini Sebelum Masuk Jabatan Sipil

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Rabu , 12 Mar 2025 - 08:30

1. Modernisasi Alutsista dan industri pertahanan dalam negeri

2. Batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas non-militer

3. Peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial bagi prajurit

4. Penyesuaian jenjang karir dan usia pensiun sesuai kebutuhan organisasi

Menhan juga menyampaikan beberapa perubahan pasal dalam RUU TNI yang diajukan pemerintah, termasuk:

Pasal 3: Kedudukan TNI

Pasal 47: Penempatan prajurit TNI di kementerian atau lembaga

Pasal 53: Batas usia pensiun

Implikasi Kebijakan Pensiun Dini

Arahan Presiden Prabowo ini dapat membawa perubahan besar dalam struktur dan karir prajurit TNI, khususnya yang ingin beralih ke jabatan sipil.

Kebijakan ini juga dapat mempengaruhi dinamika birokrasi di kementerian dan lembaga, mengingat selama ini banyak prajurit aktif yang ditempatkan di berbagai posisi strategis.

Dengan aturan ini, prajurit yang ingin berkarir di kementerian atau lembaga harus lebih dahulu melepaskan status militernya, sehingga peran mereka di instansi sipil tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Hal ini juga bertujuan untuk menjaga netralitas militer dalam pemerintahan sipil.

Revisi UU TNI ini masih dalam tahap pembahasan di DPR. Panitia Kerja yang dibentuk akan menggodok berbagai aspek hukum dan teknis sebelum keputusan final diambil.

presiden prabowo tegas! prajurit tni harus pensiun dini sebelum masuk jabatan sipil                            rel,bacakoran.co - presiden prabowo subianto memberikan arahan terkait revisi undang-undang tentara nasional indonesia (uu tni) yang saat ini sedang dibahas oleh dpr ri dan pemerintah.
salah satu poin utama yang ditekankan adalah keharusan prajurit tni yang ditugaskan di kementerian atau lembaga (k/l) untuk pensiun dini sebelum menempati posisi tersebut.
baca juga:pantai manjuto, surga tersembunyi di sumatera barat yang wajib dikunjungi
prajurit harus pensiun sebelum masuk jabatan sipil
menteri pertahanan sjafrie sjamsoeddin menyampaikan arahan presiden prabowo terkait kebijakan ini usai rapat kerja dengan komisi i dpr di senayan, jakarta pusat, pada selasa (11/3).
"presiden telah memberikan petunjuk kepada menteri pertahanan, untuk para prajurit tni yang akan ditugaskan di kementerian dan lembaga, itu harus pensiun, dan kita sebut pensiun dini," kata sjafrie.
menurutnya, kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa penempatan prajurit di jabatan sipil tetap memegang teguh sapta marga tni dan dilakukan secara terukur sesuai dengan kapabilitas dan loyalitas terhadap negara.
"setelah pensiun, baru kita usulkan ke kementerian dan lembaga yang dimaksud, tentunya sesuai dengan kapabilitas dan eligibilitas," tambahnya.
dalam rapat tersebut, komisi i dpr dan pemerintah juga sepakat membentuk panitia kerja (panja) yang akan membahas lebih lanjut revisi uu tni.
panja ini akan dipimpin oleh ketua komisi i utut adianto, dengan keterlibatan eselon 1 dari kementerian hukum, kementerian keuangan, dan sekretariat negara.
baca juga:penjabat bupati empat lawang hadiri pelantikan ketua tp pkk dan dekranasda se-sumsel
empat fokus revisi uu tni
menhan sjafrie menjelaskan bahwa revisi uu tni bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas terhadap peran tni, terutama dalam tugas non-militer yang tetap menghormati prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
ada empat fokus utama yang menjadi perhatian dalam revisi ini:
1. modernisasi alutsista dan industri pertahanan dalam negeri
2. batasan dan mekanisme pelibatan tni dalam tugas non-militer
3. peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial bagi prajurit
4. penyesuaian jenjang karir dan usia pensiun sesuai kebutuhan organisasi
menhan juga menyampaikan beberapa perubahan pasal dalam ruu tni yang diajukan pemerintah, termasuk:
pasal 3: kedudukan tni
pasal 47: penempatan prajurit tni di kementerian atau lembaga
pasal 53: batas usia pensiun
baca juga:bkn pastikan cpns dan pppk 2024 tetap digaji meski pengangkatan ditunda
implikasi kebijakan pensiun dini
arahan presiden prabowo ini dapat membawa perubahan besar dalam struktur dan karir prajurit tni, khususnya yang ingin beralih ke jabatan sipil.
kebijakan ini juga dapat mempengaruhi dinamika birokrasi di kementerian dan lembaga, mengingat selama ini banyak prajurit aktif yang ditempatkan di berbagai posisi strategis.
dengan aturan ini, prajurit yang ingin berkarir di kementerian atau lembaga harus lebih dahulu melepaskan status militernya, sehingga peran mereka di instansi sipil tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
hal ini juga bertujuan untuk menjaga netralitas militer dalam pemerintahan sipil.
revisi uu tni ini masih dalam tahap pembahasan di dpr. panitia kerja yang dibentuk akan menggodok berbagai aspek hukum dan teknis sebelum keputusan final diambil.
baca juga:penjabat bupati empat lawang hadiri pelantikan ketua tp pkk dan dekranasda se-sumsel
kesimpulan
arahan presiden prabowo mengenai pensiun dini bagi prajurit tni yang masuk ke jabatan sipil merupakan bagian dari reformasi di tubuh tni.
langkah ini diharapkan dapat menjaga profesionalisme militer, sekaligus memastikan bahwa keterlibatan tni di sektor non-militer tetap berada dalam koridor hukum yang jelas.***