DPR Didesak Hentikan Revisi UU TNI! Pengamat Ungkap Kejanggalan Fatal!

dpr didesak hentikan revisi uu tni! pengamat ungkap kejanggalan fatal! rel, jakarta - pembahasan revisi undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia (tni) kembali menuai kontroversi.  peneliti pusat studi hukum dan kebijakan (pshk), fajri nursyamsi, menegaskan bahwa revisi uu tni harus segera dihentikan karena melanggar prosedur pembentukan undang-undang. menurut fajri, ruu revisi uu tni tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2025 yang telah disahkan melalui keputusan dpr ri nomor 64/dpr ri/i/2024-2025 pada 19 november 2025.  "tidak adanya revisi uu tni dalam daftar ruu prioritas 2025 membuktikan bahwa pembahasannya tidak memiliki dasar hukum yang sah dan harus dihentikan," ujar fajri, senin (17/3/2025). baca juga:kades talang benteng dan ketua bpd batu jungul dilaporkan ke bawaslu empat lawang lebih lanjut, ia juga menyoroti bahwa ruu revisi uu tni tidak tercantum dalam 18 ruu prioritas yang masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) 2025-2029.  "dokumen teknokratik milik pemerintah sendiri tidak menganggap revisi uu tni sebagai kebutuhan mendesak," tambahnya. kejanggalan dalam pengambilan keputusan fajri mengungkapkan bahwa keputusan memasukkan revisi uu tni dalam prolegnas 2025 dilakukan secara tidak transparan. baca juga:4 rekomendasi wisata religi di ciamis yang wajib dikunjungi ia menyoroti sidang paripurna pada 18 februari 2025, di mana wakil ketua dpr ri dari fraksi golkar, adies kadir, secara tiba-tiba meminta persetujuan anggota dpr untuk memasukkan revisi uu tni tanpa agenda resmi sebelumnya. "perubahan agenda rapat seharusnya diajukan ke badan musyawarah dpr paling lambat dua hari sebelum sidang, sesuai dengan pasal 290 ayat (2) tata tertib dpr ri. namun, hal ini tidak dilakukan," jelasnya. selain itu, fajri juga menyoroti adanya surat presiden nomor r12/pres/02/2025 tertanggal 13 februari 2025 sebagai dasar dimasukkannya revisi uu tni ke dalam prolegnas 2025.  padahal, menurutnya, pertimbangan utama seharusnya berasal dari badan legislasi dpr, bukan dari presiden. baca juga:5 rekomendasi wisata religi di cilacap yang wajib dikunjungi minim transparansi, publik tidak dilibatkan salah satu alasan utama desakan untuk menghentikan revisi uu tni adalah kurangnya transparansi dalam proses pembahasan.  fajri menilai dpr tidak mempublikasikan draft revisi uu tni melalui jalur resmi, termasuk situs web dpr ri. "tanpa akses ke draft revisi, masyarakat tidak dapat berpartisipasi aktif dalam proses legislasi. bahkan, pembahasan yang dilakukan di luar gedung dpr semakin mempersempit keterlibatan publik dalam pengawasan," katanya. baca juga:5 rekomendasi wisata religi di cimahi yang wajib dikunjungi ia juga menegaskan bahwa praktik pembahasan undang-undang secara tertutup seperti ini sudah berlangsung selama 10 tahun terakhir. "ini alarm kuat bagi masyarakat sipil dan akademisi untuk lebih waspada terhadap praktik legislasi yang ugal-ugalan dan tidak transparan," pungkasnya. **

Tag

• # pshk
• # pembahasan tertutup
• # ruu prioritas
• # prolegnas 2025
• # revisi uu tni
• # surat presiden
• # panglima tni agus subiyanto
• # dpr ri

Share

• 
• 
• 
• 
•