Nasib Tol Terpanjang di Bali Masih Menggantung, Pemerintah Uji Skema Baru Gabungkan Pengembangan Lahan

REL, Jakarta – Proyek jalan tol Gilimanuk-Mengwi yang digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Bali hingga kini belum menunjukkan kejelasan.

Setelah beberapa kali mengalami penundaan proses lelang, nasib tol ini pun masih terkatung-katung tanpa kepastian.

Pemerintah pun tidak tinggal diam. Lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kini muncul gagasan baru untuk memadukan pembangunan jalan tol dengan pengembangan lahan.

Skema ini dinilai lebih menjanjikan untuk menarik minat investor, karena pembangunan infrastruktur bisa berjalan berdampingan dengan peningkatan nilai guna lahan.

BACA JUGA:Arsenal Jadi Favorit Juara Liga Champions

“Kami ingin mengkombinasikan pembangunan jalan tol dengan pengembangan lahan, jadi aset tetap milik negara. Pemerintah akan bertindak sebagai developer, dan operasionalnya dari investor,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, Jumat (11/4/2025).

Skema Baru, Harapan Baru

Model pengembangan ini akan melibatkan Badan Bank Tanah sebagai institusi yang menjamin ketersediaan lahan di seluruh Indonesia.

Dengan konsep Hak Guna Bangunan (HGB), negara bisa mendapatkan tambahan pemasukan dari pengembangan kawasan sekitar tol.

BACA JUGA:HUT Empat Lawang Akan Digelar 29 April 2025

Konsep ini bukan hanya dinilai potensial untuk Tol Gilimanuk-Mengwi saja, tetapi juga untuk proyek lainnya seperti Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya.

Pemerintah berharap hasil dari pengembangan kawasan bisa diinvestasikan kembali untuk mengurangi tarif tol atau mempersingkat masa konsesi.

“Benefit dari pengembangan kawasan bisa diinvestasikan kembali sebagai dukungan pemerintah, sehingga beban tarif dan konsesi bisa ditekan,” tambah Rachman.

Lelang Tertunda, Ini Penjelasan BPJT

BACA JUGA:Pelipatan Surat Suara Dimulai

Tol Gilimanuk-Mengwi sebenarnya telah beberapa kali mencoba membuka lelang, namun selalu berakhir tertunda.

Ketua Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol sekaligus Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Sony Sulaksono Wibowo, menjelaskan bahwa penundaan disebabkan perlunya perhitungan ulang terhadap proporsi dukungan pemerintah yang akan mempengaruhi nilai investasi.

Namun, ia membantah bahwa hal ini berkaitan dengan pemangkasan anggaran Kementerian PUPR yang tahun ini dipangkas hingga Rp 81,38 triliun.

Menurut Sony, proyek-proyek tol umumnya menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BACA JUGA:Pelipatan Surat Suara Dimulai

“Skema KPBU tidak terlalu tergantung pada APBN, jadi pemotongan anggaran tidak langsung berpengaruh,” kata Sony kepada CNBC Indonesia.

Harapan Baru di Tengah Ketidakpastian

Meskipun masa depan jalan tol Gilimanuk-Mengwi masih belum pasti, langkah pemerintah yang mencoba mengkombinasikan pembangunan tol dengan pengembangan lahan bisa menjadi angin segar.

Selain mempercepat realisasi, skema ini juga membuka peluang pengelolaan aset negara secara lebih produktif.

BACA JUGA:Penuh Haru dan Semangat Nasionalisme

Sebagai bagian dari proyek strategis nasional, keberhasilan skema ini diharapkan bisa menjadi model pembangunan infrastruktur masa depan di berbagai daerah lainnya. **