Pengamanan Data Aset Daerah Perlu Ditingkatkan

REL, Palembang – Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang (CU) menghadiri Rapat Paripurna XI DPRD Provinsi Sumsel yang digelar pada Senin (14/4/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel. 

Agenda rapat kali ini adalah penyampaian laporan hasil pembahasan dan penilaian panitia khusus (pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun 2024.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, S.E., M.M., didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Raden Gempiha, S.H., serta H.M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M., M.H.

Dalam penyampaiannya, juru bicara Pansus 1, Aziz Ari Saputra, mengungkapkan bahwa seluruh pansus DPRD Provinsi Sumsel secara umum dapat memahami dan menerima LKPJ Gubernur Sumsel Tahun 2024. 

BACA JUGA:Anak Desa Dapat Beasiswa Kedokteran

Namun demikian, sejumlah catatan dan rekomendasi strategis turut disampaikan.

Salah satu sorotan utama dari pansus adalah perlunya peningkatan pengamanan data dan dokumen aset daerah. 

DPRD meminta agar Pemprov Sumsel melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menatausahakan aset pemerintah secara lebih maksimal. 

Hal ini penting untuk menjamin keamanan dan validitas aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumsel di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BACA JUGA:Kejari Pagaralam Turun Gunung, Periksa Dugaan Proyek Drainase Diduga Asal Jadi Dengan Anggaran Rp 2 Milyar

Selain itu, para juru bicara dari pansus-pansus lainnya juga menyampaikan berbagai masukan serta menyerahkan laporan tertulis kepada pihak Pemerintah Provinsi Sumsel sebagai bentuk tanggung jawab dan pengawasan terhadap kinerja eksekutif.

Rapat Paripurna ini menjadi bagian penting dalam siklus pemerintahan daerah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi pengelolaan aset dan program pembangunan di Sumsel. (*)