Wamendagri Bima Arya Angkat Bicara! Hasil Coblos Ulang di 7 Pilkada Digugat Lagi ke MK

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Kamis , 24 Apr 2025 - 16:00

Ilustari foto.--

wamendagri bima arya angkat bicara! hasil coblos ulang di 7 pilkada digugat lagi ke mk                            rel, jakarta – wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya akhirnya angkat bicara terkait hasil pemungutan suara ulang (psu) dalam pilkada 2024 yang kembali digugat ke mahkamah konstitusi (mk).
sebanyak tujuh daerah kembali terjerat sengketa hasil pemilu meski telah melakukan psu sesuai prosedur.
"kami akan memastikan bahwa semua prosedur hukum betul-betul berjalan dengan baik dan adil," tegas bima arya dalam pernyataannya di direktorat jenderal bina pemerintahan desa, jakarta selatan, selasa (22/4/2025).
baca juga:gagal jadi pns impian? hampir 2.000 cpns 2024 pilih mundur, ini alasannya!
tak hanya menjamin jalannya proses hukum, bima arya menekankan bahwa pelayanan publik di daerah-daerah bersengketa tetap menjadi prioritas utama.
ia memastikan roda pemerintahan di daerah yang kembali menjalani sengketa tidak akan terganggu.
"yang paling penting adalah pelayanan publik tidak terhenti. kami terus berkoordinasi agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan lancar meskipun proses sengketa di mk masih berlangsung," tambahnya.
baca juga:ditangkap bawa sabu seberat 995,72 gram, dua terdakwa dituntut 13 tahun penjara
sementara itu, mahkamah konstitusi telah meregistrasi tujuh perkara sengketa hasil psu, antara lain:
kabupaten siak
kabupaten kepulauan talaud
kabupaten puncak jaya
kabupaten barito utara
kabupaten buru
kabupaten banggai
kabupaten pulau taliabu
namun demikian, bukan hanya itu. masih terdapat lima daerah yang belum melaksanakan psu, di antaranya kota palopo, kabupaten mahakam ulu, dan kabupaten pesawaran yang dijadwalkan melaksanakan pencoblosan ulang pada 24 mei 2025.
baca juga:setelah 25 tahun jadi honorer, aladi pristiono akhirnya diangkat pppk meski hanya setahun jelang pensiun
sedangkan kabupaten boven digoel dan provinsi papua akan menggelar psu pada 8 agustus 2025.
polemik ini menunjukkan bahwa dinamika pilkada 2024 masih terus bergulir panas, bahkan setelah psu digelar.
pemerintah pusat kini tengah berupaya memastikan transparansi, netralitas, dan keberlanjutan pelayanan publik tetap terjaga di tengah proses hukum yang berjalan.***