APBN 2026 Fokus Efisiensi, Pemerintah Targetkan Penghematan Rp750 Triliun

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Rabu , 21 May 2025 - 05:30

apbn 2026 fokus efisiensi, pemerintah targetkan penghematan rp750 triliun                            rel,bacakoran.co – menteri keuangan sri mulyani indrawati menegaskan bahwa program efisiensi anggaran akan tetap menjadi pilar utama dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) 2026.
hal ini disampaikannya saat menyerahkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (kem-ppkf) 2026 dalam rapat paripurna dpr ri, selasa (20/5/2025).
sri mulyani menekankan bahwa efisiensi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja negara agar lebih produktif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. "efisiensi pasti dilakukan," ujarnya dengan tegas.
baca juga:hp poco m7 5g resmi dirilis, hp entry-level kencang dengan layar 120hz dan baterai tahan lama
dalam kem-ppkf 2026, belanja negara diproyeksikan berada di kisaran 14,19% hingga 14,75% dari produk domestik bruto (pdb).
pemerintah juga berkomitmen memperkuat sinergi antara pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas belanja publik dan memperkuat kemandirian daerah.
strategi efisiensi ini merupakan bagian dari delapan prioritas pembangunan nasional atau “asta cita” yang diusung presiden prabowo subianto, meliputi:
baca juga:ini 10 hp nokia terbaru 2025, harga mulai rp600 ribuan! murah tapi gahar!
1. ketahanan pangan
2. ketahanan energi
3. program makan bergizi gratis
4. peningkatan kualitas pendidikan
5. penguatan layanan kesehatan
6. pengembangan desa, koperasi, dan umkm
7. pertahanan semesta
8. akselerasi investasi dan perdagangan global
sebagai langkah konkret, pemerintah menerbitkan instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 yang mengatur pemotongan anggaran di sejumlah sektor, termasuk perjalanan dinas dan belanja modal. total penghematan yang ditargetkan dari kebijakan ini mencapai rp750 triliun.
baca juga:tecno camon 40 pro 5g, hp rp 3 jutaan dengan kamera terbaik versi dxomark
langkah ini merupakan respons terhadap kondisi ekonomi global yang tidak pasti dan sebagai upaya menjaga keseimbangan fiskal nasional.
pemerintah berharap kebijakan ini mampu mempercepat pembangunan dan mewujudkan indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.***