Menteri LHK Ancam Cabut Izin Pengusaha Sawit Nakal

TUTUP: Acara penutupan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-3 yang dirangkaikan dengan perayaan Dies Natalis ke-3 Unsan di Aula Kampus Unsan Muaraenim, Sabtu (24/5/2025). Foto: dok/ist--
REL, Palembang – Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Hanif Faisol Nurofiq, memimpin Konsolidasi Personil dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Hotel Aryaduta Palembang, Sabtu (24/5/2025).
Dalam pertemuan penting tersebut, Menteri Hanif menyampaikan peringatan keras kepada para pemegang konsesi dan pengusaha kelapa sawit yang dianggap tidak serius dalam pencegahan kebakaran hutan. Pemerintah, kata Hanif, akan bersikap tegas dan tidak segan menjatuhkan sanksi berat.
“Jika dalam dua minggu tidak ada laporan kesiapan—baik SDM, peralatan, maupun pendanaan—kami akan kenakan sanksi administratif bahkan pidana, sesuai UU No. 32 Tahun 2009,” tegas Hanif.
Ia juga mengungkap fakta mengejutkan: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua dunia sebagai penyumbang kabut asap global.
BACA JUGA:Unsan Siapkan Peran Aktif Revitalisasi Tambang
Situasi ini bukan hanya mencoreng lingkungan, tapi juga merusak citra Indonesia dalam komitmennya menurunkan emisi gas rumah kaca.
Namun, di tengah tantangan tersebut, Sumatera Selatan justru menjadi sorotan positif.
Hingga Mei 2025, provinsi ini hanya mencatat sekitar 5 hektare lahan terbakar—angka terendah di antara lima provinsi rawan karhutla.
“Terima kasih kepada Pak Gubernur, Bupati, dan semua pihak. Ini capaian luar biasa,” puji Menteri Hanif.
Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, menanggapi dengan optimis. Ia menyebutkan adanya perubahan pola pikir masyarakat yang kini mulai meninggalkan kebiasaan membakar lahan untuk membuka kebun.
BACA JUGA:10 HP Termahal di Dunia yang Bikin Melongo, Ada yang Seharga Rp 678 Miliar!
Namun ia menegaskan, edukasi semata tidak cukup.
“Kami mulai menyediakan alat berat seperti ekskavator dan traktor dengan sistem sewa murah, terutama di wilayah rawan karhutla,” jelas Herman Deru.
Ia juga mengungkap bahwa sebagian besar kebakaran terjadi di lahan terbengkalai akibat izin yang tidak diperpanjang atau HGU yang tidak lagi produktif.