Mendikdasmen Pastikan Guru dan Kurikulum Sekolah Rakyat Siap, Program Mulai Jalan Juli 2025

Rel, Bacakoran.co – Pemerintah terus melangkah maju dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui sektor pendidikan. 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan bahwa dua elemen penting dalam program Sekolah Rakyat, yaitu guru dan kurikulum, sudah sepenuhnya siap.

“Kami ditugaskan oleh Presiden hanya untuk dua hal, yakni penyediaan guru dan kurikulum untuk Sekolah Rakyat. Keduanya sudah siap,” tegas Mu’ti kepada wartawan.

Menurut Mu’ti, tenaga pendidik yang direkrut untuk program ini telah memenuhi kebutuhan awal dan siap mengajar. Kurikulum khusus untuk Sekolah Rakyat pun telah disusun secara menyeluruh untuk menyesuaikan kebutuhan siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Sementara itu, pelaksanaan teknis Sekolah Rakyat berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos) yang dipimpin oleh Menteri Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Sesuai jadwal, program ini akan resmi dimulai pada Juli 2025 dan dibuka di 100 titik rintisan.

BACA JUGA:Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Resmi Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Pasar Cinde

BACA JUGA:Dendam Lama, Dua IRT di Palembang Saling Lapor Usai Terlibat Pengeroyokan

“Kapan pelaksanaannya? Itu wewenang Kementerian Sosial,” tambah Mu’ti.

Sekolah Rakyat: Solusi Pendidikan Inklusif Berbasis Asrama

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan pendekatan pembelajaran holistik. Siswa tidak hanya akan mengikuti pendidikan formal di siang hari, tetapi juga mendapat penguatan karakter, nilai-nilai agama, keterampilan hidup, dan kepemimpinan pada malam hari.

Program ini menyasar 9.755 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, yang akan dibimbing oleh 1.554 guru dan didukung oleh 3.390 tenaga pendidikan lainnya.

Salah satu keunggulan dari Sekolah Rakyat adalah proses penjaringan siswa yang berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seleksi juga melibatkan verifikasi lapangan oleh Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), BPS, dan kepala daerah setempat.

“Sekolah ini menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu agar tetap mendapat akses pendidikan berkualitas,” ungkap Gus Ipul dalam pernyataan sebelumnya.

BACA JUGA:Warga Pakistan di Palembang Jadi Korban Penipuan Berkedok Dukun, Rugi Rp7 Juta