Waspada! Sumsel Siaga Darurat Asap

// Pembakar Lahan Diincar TNI-Polri

REL, Palembang — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) kembali memperlihatkan keseriusannya menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap melanda wilayahnya, terutama di area gambut. Dalam Rapat Koordinasi 

Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla yang digelar Sabtu (12/7/2025) pagi di Hotel Harper Palembang, Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Chandra, menegaskan bahwa karhutla bukan sekadar urusan teknis, tapi juga persoalan sosial dan kebijakan jangka panjang.

“Mayoritas kasus kebakaran di Indonesia terjadi karena ulah manusia, baik itu dari masyarakat maupun korporasi yang membuka lahan dengan cara membakar,” tegas Edward dalam sambutannya.

Melalui Keputusan Gubernur Sumsel Nomor: 366/KPTS/BPBD-SS/2025, Pemprov Sumsel telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Asap akibat Karhutla sejak 17 Juni 2025. 

BACA JUGA:Jati Diri Budaya Lokal Lebih Berharga dari Apapun!

Status ini membuka ruang bagi pemprov untuk mengerahkan kekuatan penuh, termasuk melibatkan TNI/Polri, dalam mengantisipasi dan menangani kebakaran lahan secara terpadu.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekda Sumsel ini mengundang lintas sektor terkait, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perusahaan perkebunan, hingga lembaga swadaya masyarakat. Tujuannya satu: menyatukan komitmen dalam mencegah dan mengendalikan karhutla, terutama di lahan gambut yang sangat rentan terbakar saat musim kemarau tiba.

Data mencatat bahwa Sumsel telah mengalami tiga bencana karhutla besar dalam sepuluh tahun terakhir, yakni pada tahun 2015, 2019, dan 2023. Fenomena ini membentuk persepsi publik bahwa kebakaran besar selalu datang setiap empat tahun sekali, bersamaan dengan efek El Nino. Namun, Edward menegaskan bahwa faktor utama penyebab kebakaran bukanlah alam, melainkan manusia.

BACA JUGA:Dua Tersangka Pemerasan Pejabat Bawaslu Empat Lawang Terancam 9 Tahun Penjara!

“Pembakaran lahan memang cara paling murah untuk membuka lahan. Tapi dampaknya sangat mahal. Kita sudah melihat bagaimana asap menyelimuti kota, aktivitas terganggu, kesehatan masyarakat terdampak, bahkan ekonomi lumpuh. Ini harus dihentikan,” tegasnya lagi.

Edward menekankan bahwa keberhasilan dalam mengendalikan karhutla tidak mungkin dicapai hanya oleh pemerintah. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, serta komitmen kolektif untuk menjaga lingkungan dan mencegah bencana kabut asap terulang.

“Kita butuh pendekatan yang lebih menyentuh akar masalah, termasuk memperbaiki kebijakan pertanahan, mendorong kesadaran sosial-ekonomi masyarakat, dan memberikan alternatif pembukaan lahan yang ramah lingkungan,” ujarnya.

Pemerintah juga disebut tengah mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembakaran lahan, baik individu maupun korporasi. “Mereka yang masih bermain api, bersiap-siaplah. Kami tidak akan segan meminta bantuan TNI-Polri untuk menindak tegas,” tambah Edward.

BACA JUGA:IPDN dan PKN STAN Jadi Favorit di Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2025: Persaingan Ketat, Ini Jumlah Formasinya