Gugat UU Sisdiknas ke MK, Mahasiswa Desak Negara Biayai Pendidikan Hingga Kuliah

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Rabu , 06 Aug 2025 - 18:30

Gugat UU Sisdiknas ke MK, Mahasiswa Desak Negara Biayai Pendidikan Hingga Kuliah-ist/net-

gugat uu sisdiknas ke mk, mahasiswa desak negara biayai pendidikan hingga kuliah                            rel, bacakoran.co – isu mahalnya biaya pendidikan tinggi di indonesia kembali mengemuka. 
kali ini, sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam liga mahasiswa indonesia untuk demokrasi (lmid) bersama empat mahasiswa perseorangan resmi mengajukan uji materi ke mahkamah konstitusi (mk) atas pasal 11 ayat (2) uu nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (uu sisdiknas).
langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan agar negara tidak hanya membiayai pendidikan dasar, tetapi juga menjamin akses pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi secara bertahap bagi seluruh warga negara.
“pemerintah wajib menjamin dana pendidikan pada seluruh jenjang, bukan hanya untuk usia 7–15 tahun,” tegas para pemohon dalam sidang pemeriksaan pertama, selasa (22/7/2025).
ukt tinggi jadi biang putus kuliah
mahasiswa menyoroti fakta menyedihkan: lebih dari 350 ribu mahasiswa berhenti kuliah pada tahun 2023, sebagian besar berasal dari perguruan tinggi swasta. biaya kuliah yang tinggi, khususnya sistem uang kuliah tunggal (ukt), menjadi penyebab utama.
baca juga:apel karhutla 2025: bupati empat lawang tegaskan kesiapsiagaan hadapi musim kemarau
baca juga:mulai 1 januari 2026, angkutan batu bara dilarang total lewati jalan umum: sumsel fokus bangun jalan khusus
“rata-rata biaya pendidikan tinggi mencapai rp19 juta per tahun. bahkan, dalam 10 tahun terakhir, biaya kuliah naik hingga 50 persen,” ungkap mereka.
menurut mahasiswa, hal ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga pelanggaran hak konstitusional atas pendidikan. ketidaksetaraan pendidikan memperlebar jurang sosial dan menghambat kemajuan bangsa.
permohonan diperbaiki dan diajukan ulang
dalam sidang lanjutan pada senin (4/8/2025), kuasa hukum mahasiswa, brahma aryana, menyampaikan perbaikan sistematika permohonan. mereka menguji frasa "yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun" dalam pasal 11 ayat (2), dan meminta agar dimaknai lebih luas: mencakup seluruh jenjang pendidikan secara bertahap.
“kita sudah uraikan kerugian konstitusional kami terhadap pasal-pasal uud nri 1945 yang menjadi dasar pengujian,” ujar brahma di ruang sidang mk, jakarta.
hak konstitusional dilanggar?
mahasiswa menilai pasal tersebut bertentangan dengan pasal 28c ayat (1), pasal 28d ayat (1), pasal 28i ayat (2), dan pasal 31 ayat (1), (3), (4) uud nri 1945. intinya, negara wajib memberikan pendidikan berkualitas dan setara bagi setiap warga negara, tanpa batasan usia.
perkara nomor 111/puu-xxiii/2025 ini dipimpin oleh panel hakim mk yang terdiri dari arief hidayat, anwar usman, dan arsul sani. namun, sempat muncul kendala administratif karena permohonan diterima melebihi batas waktu yang ditentukan.
baca juga:xiaomi rilis redmi note rp1 jutaan: kamera 50mp, baterai 5000mah!
baca juga:penerus vivo x200 makin gahar, vivo x300 usung kamera 200mp?
meski begitu, gugatan ini membuka kembali diskusi penting tentang tanggung jawab negara terhadap pendidikan tinggi. apakah mk akan mengabulkan tuntutan mahasiswa dan membawa angin segar bagi akses pendidikan di indonesia? publik menantikan jawabannya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran KORAN REL 25 SEPTEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan