Dukung Penuh Penguatan Tata Kelola BPD

REL, Palembang — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan menunjukkan komitmen kuatnya dalam menjaga integritas perbankan daerah. Kejati Sumsel menyatakan dukungan penuh terhadap agenda "Penguatan Tata Kelola Bank Pembangunan Daerah (BPD)" dalam sebuah forum yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI di Hotel Aryaduta Palembang, Senin (8/9/2025).

Acara Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola ini bertujuan memperkuat transparansi dan akuntabilitas BPD, yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Wakil Kepala Kejati Sumsel, Dr. Sumurung Pandapotan Simaremare, S.H., M.H., menekankan pentingnya kolaborasi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap BPD. "Keikutsertaan Kejati Sumsel dalam kegiatan ini merupakan tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa tata kelola BPD berjalan dengan sehat, transparan, dan penuh integritas," ujarnya dalam keterangan resmi yang disampaikan Kasipenkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H.

Dalam sambutannya, Wakajati Simaremare menegaskan bahwa BPD memegang peranan vital sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, BPD dituntut untuk menerapkan prinsip good governance secara konsisten guna menjaga kepercayaan masyarakat. Ia melihat forum ini bukan sekadar pertemuan formal, melainkan wadah strategis untuk memberikan dukungan, asistensi, dan pendampingan agar tata kelola yang baik dapat diterapkan di seluruh BPD.

BACA JUGA:BNNK Empat Lawang Pasang Baliho, Ajak Masyarakat Bersatu Gelorakan War On Drugs

"Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan ini," tambahnya. "Forum ini dapat menjadi ruang kolaborasi, sinergi, sekaligus pertukaran gagasan. Harapannya, hasil positif dari kegiatan ini bisa direplikasi di daerah lain di Indonesia."

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta perwakilan Kejati dari wilayah Sumatera Selatan. Tidak hanya itu, unsur pemerintah daerah dari Provinsi Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung turut hadir, menunjukkan bahwa penguatan tata kelola perbankan daerah adalah agenda bersama, bukan hanya tanggung jawab satu pihak.

Dengan dukungan penuh dari Kejati Sumsel dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dari lintas daerah, kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam menciptakan perbankan daerah yang bersih, akuntabel, dan mampu mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan. (*)