Massa Tuntut Pemecatan Plh Ksdisdik Sumsel

Reporter: Adi Candra |

Editor: Mael |

Jumat , 15 Mar 2024 - 22:17

AKSI: P2KP menggelar aksi protes menuntut Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Agus Fatoni, untuk segera mencabut pengangkatan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Jum'at (15/3/2024). Foto: dok/ist--

REL, Palembang - Persatuan Pemangku Kepentingan Pendidikan (P2KP) menggelar aksi protes menuntut Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Agus Fatoni, untuk segera mencabut pengangkatan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Drs Sutomo, M. Si, serta membatalkan penunjukan Tenddy Meilwansyah.

Koordinator aksi, Lidya Cempaka, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kesalahan substansi dalam pengangkatan tersebut, menyebutnya sebagai tipuan dari Pj Gubernur Sumsel.

Menurut Lidya, mutasi atau penunjukan seorang pejabat seharusnya didasarkan pada sistem merit atau evaluasi kondisi yang objektif.

Namun, dalam kasus ini, terdapat alasan persyaratan atau catatan yang tidak terpenuhi, sehingga pengangkatan Plh yang seharusnya berdasarkan pada kebersamaan di lingkungan tersebut, dinilai tidak tepat.

Dia menegaskan, mutasi pegawai haruslah dilakukan atas dasar objektifitas dan profesionalitas, bukan atas kepentingan kelompok atau relasi personal.

P2KP, sebagai warga negara, berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan di Sumsel berjalan secara transparan dan profesional.

Sementara itu, pihak pejabat fungsional bidang Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel menyatakan bahwa mereka belum menerima tugas untuk menanggapi tuntutan para demonstran.

Mereka menekankan bahwa perannya hanya sebagai fungsional dan belum terlibat dalam penanganan masalah tersebut. (*)

massa tuntut pemecatan plh ksdisdik sumsel                            rel, palembang - persatuan pemangku kepentingan pendidikan (p2kp) menggelar aksi protes menuntut pj gubernur sumatera selatan (sumsel), agus fatoni, untuk segera mencabut pengangkatan pelaksana harian (plh) kepala dinas pendidikan provinsi, drs sutomo, m. si, serta membatalkan penunjukan tenddy meilwansyah. 
koordinator aksi, lidya cempaka, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kesalahan substansi dalam pengangkatan tersebut, menyebutnya sebagai tipuan dari pj gubernur sumsel.
menurut lidya, mutasi atau penunjukan seorang pejabat seharusnya didasarkan pada sistem merit atau evaluasi kondisi yang objektif. 
namun, dalam kasus ini, terdapat alasan persyaratan atau catatan yang tidak terpenuhi, sehingga pengangkatan plh yang seharusnya berdasarkan pada kebersamaan di lingkungan tersebut, dinilai tidak tepat.
baca juga:harga beras premium turun, polisi lakukan sidak 
baca juga:mudahkan warga merantau pulang kampung
dia menegaskan, mutasi pegawai haruslah dilakukan atas dasar objektifitas dan profesionalitas, bukan atas kepentingan kelompok atau relasi personal. 
p2kp, sebagai warga negara, berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan di sumsel berjalan secara transparan dan profesional.
sementara itu, pihak pejabat fungsional bidang dinas pendidikan provinsi sumsel menyatakan bahwa mereka belum menerima tugas untuk menanggapi tuntutan para demonstran. 
mereka menekankan bahwa perannya hanya sebagai fungsional dan belum terlibat dalam penanganan masalah tersebut. (*)

Tag

Share