Sanitasi 9 Kabupaten/Kota Masih di Bawah Capaian Provinsi

Reporter: Adi Candra |

Editor: Mael |

Selasa , 19 Mar 2024 - 19:37

MEETING: Kick Off meeting Program PPSP yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Senin (18/3/2024). Foto: dok/ist--

REL, Palembang - Kondisi sanitasi di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan masih menjadi sorotan utama, dengan data yang menunjukkan bahwa belum dapat dikatakan memadai secara kuantitas maupun kualitas.

Menurut data terbaru, terdapat 9 Kabupaten/Kota yang masih berada di bawah capaian Provinsi, sementara 3 Kota dan 5 Kabupaten berada di atas capaian Nasional dan Provinsi.

Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengambil langkah serius dengan meluncurkan upaya Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

Langkah ini diawali dengan Kick Off meeting Program PPSP yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ir. S.A Supriono, yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan (PKP) Sumsel.

BACA JUGA:Cetak Gol Perdana untuk AC Milan

Dalam sambutannya, Supriono menekankan pentingnya pemahaman tata ruang secara detail, terutama dalam penanganan permasalahan sanitasi, seperti penumpukan sampah. "Kita harus mengerti pemahaman tentang sampah, baik organik maupun non-organik, serta residunya dan bagaimana penanganan solusinya," ujarnya.

Lebih lanjut, Supriono menyoroti pertambahan penduduk di kawasan perkotaan yang memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi yang memadai untuk mendukung kesehatan masyarakat dan meningkatkan produktivitas daerah.

Sebagai contoh, Kota Palembang telah membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) sejak tahun 2017 dengan target layanan 21.700 Sambungan Rumah. Pembangunan SPALD-T ini merupakan hibah dari Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti tingginya target capaian sanitasi di tahun mendatang, regulasi yang belum memadai, terbatasnya pendanaan, minimnya akses terhadap sanitasi layak, minimnya peran serta masyarakat, dan belum efisiennya tata kelola dan kelembagaan.

Menyikapi hal ini, Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumsel, Ir. H. Novian Aswardani, menyebutkan bahwa acara ini bertujuan untuk mensinergikan dan sinkronisasi program kegiatan provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan serta implementasi pembangunan sanitasi.

Dengan demikian, langkah-langkah seperti pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) perlu dilakukan agar skala program yang diusulkan dapat sejalan dengan kebutuhan pencapaian universal access. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa Sumatera Selatan dapat mencapai standar sanitasi yang layak bagi seluruh masyarakatnya. (*)

sanitasi 9 kabupaten/kota masih di bawah capaian provinsi                            rel, palembang - kondisi sanitasi di kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan masih menjadi sorotan utama, dengan data yang menunjukkan bahwa belum dapat dikatakan memadai secara kuantitas maupun kualitas.
menurut data terbaru, terdapat 9 kabupaten/kota yang masih berada di bawah capaian provinsi, sementara 3 kota dan 5 kabupaten berada di atas capaian nasional dan provinsi.
untuk mengatasi hal ini, pemerintah provinsi sumatera selatan mengambil langkah serius dengan meluncurkan upaya percepatan pembangunan sanitasi permukiman (ppsp).
langkah ini diawali dengan kick off meeting program ppsp yang dibuka oleh sekretaris daerah provinsi sumatera selatan, ir. s.a supriono, yang juga menjabat sebagai ketua kelompok kerja (pokja) perumahan dan kawasan (pkp) sumsel.
baca juga:tetap optimis meski tersingkir dari liga champions
baca juga:cetak gol perdana untuk ac milan
dalam sambutannya, supriono menekankan pentingnya pemahaman tata ruang secara detail, terutama dalam penanganan permasalahan sanitasi, seperti penumpukan sampah. "kita harus mengerti pemahaman tentang sampah, baik organik maupun non-organik, serta residunya dan bagaimana penanganan solusinya," ujarnya.
lebih lanjut, supriono menyoroti pertambahan penduduk di kawasan perkotaan yang memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi yang memadai untuk mendukung kesehatan masyarakat dan meningkatkan produktivitas daerah.
sebagai contoh, kota palembang telah membangun sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (spald-t) sejak tahun 2017 dengan target layanan 21.700 sambungan rumah. pembangunan spald-t ini merupakan hibah dari pemerintah australia kepada pemerintah indonesia.
namun, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti tingginya target capaian sanitasi di tahun mendatang, regulasi yang belum memadai, terbatasnya pendanaan, minimnya akses terhadap sanitasi layak, minimnya peran serta masyarakat, dan belum efisiennya tata kelola dan kelembagaan.
baca juga:fokus 3c, dua polres gelar razia skala besar 
baca juga:sampaikan turut prihatin dan salurkan bantuan korban kebakaran di seguring kecil
menyikapi hal ini, plt. kepala dinas perumahan dan kawasan pemukiman provinsi sumsel, ir. h. novian aswardani, menyebutkan bahwa acara ini bertujuan untuk mensinergikan dan sinkronisasi program kegiatan provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan serta implementasi pembangunan sanitasi.
dengan demikian, langkah-langkah seperti pemutakhiran dokumen strategi sanitasi kabupaten/kota (ssk) perlu dilakukan agar skala program yang diusulkan dapat sejalan dengan kebutuhan pencapaian universal access. ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa sumatera selatan dapat mencapai standar sanitasi yang layak bagi seluruh masyarakatnya. (*)

Tag

Share