Komisi X Soroti Diskriminasi Struktural, Dorongan Hapus Sekat Seleksi ASN Guru Negeri dan Swasta Makin Kuat

Reporter: Edo |

Editor: Adi Candra |

Sabtu , 06 Dec 2025 - 18:00

Net/Foto/Ist.--

Di sisi lain, pemerintah melaporkan bahwa lebih dari 170.000 guru telah diangkat sebagai PPPK penuh waktu. Angka ini masih jauh dari total guru non-ASN yang menunggu kepastian status.

Perbedaan skema antara PPPK reguler dan PPPK paruh waktu juga menjadi sorotan utama. Dedi menyebutnya sebagai bentuk diskriminasi struktural yang harus dibenahi segera.

"Perbedaan perlakuan antara guru negeri dan swasta, terutama dalam program P3K dan P3K paruh waktu, jelas merupakan bentuk diskriminasi struktural," tegasnya.

Ancaman Serius Jika Diskriminasi Tidak Dihapus

Ketimpangan perlakuan antara guru negeri dan guru swasta berpotensi menimbulkan berbagai masalah besar:

Motivasi guru melemah, terutama di sekolah swasta yang minim perlindungan.

Kualitas pembelajaran tidak merata, karena kesejahteraan tidak setara.

Perencanaan kebutuhan guru kacau, akibat status kepegawaian tidak jelas.

Mobilitas guru meningkat, banyak guru swasta pindah ke negeri demi kepastian.

Kondisi ini dinilai mengancam fondasi pendidikan nasional yang seharusnya berkeadilan.

Komisi X Tegaskan Tekad Perjuangkan Kesetaraan Guru

Dedi memastikan bahwa Komisi X DPR RI akan memperjuangkan penyetaraan profesi guru, tanpa memandang asal sekolah.

"Persamaan hak guru swasta dan negeri bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi juga menjaga marwah pendidikan nasional," ujarnya.

Ia juga mendorong asosiasi guru untuk terus melakukan audiensi dengan pemerintah, agar tuntutan ini semakin kuat di tingkat kebijakan.

Menurutnya, negara harus hadir menghapus sekat antara guru negeri dan swasta. Siapa pun yang berdiri di depan kelas, mereka adalah pendidik bangsa yang berhak mendapat perlakuan setara.

komisi x soroti diskriminasi struktural, dorongan hapus sekat seleksi asn guru negeri dan swasta makin kuat                            rel, bacakoran.co – wacana penyetaraan kesempatan antara guru negeri dan guru swasta dalam proses seleksi asn pppk kini memasuki pembahasan serius.
anggota komisi x dpr ri, dedi wahidi, menegaskan bahwa rekrutmen asn tidak boleh lagi membedakan asal sekolah tempat guru mengabdi.
baik guru di sekolah negeri maupun swasta dianggap memiliki kontribusi yang sama bagi pendidikan nasional.
pernyataan tersebut disampaikan dedi dalam rapat dengar pendapat umum (rdpu) bersama asosiasi guru dan dosen se-indonesia di gedung nusantara i, senayan, jakarta.
"dalam perekrutan asn tidak boleh dibeda-bedakan guru swasta maupun negeri. mereka sama-sama berkontribusi dalam pendidikan indonesia," tegas dedi.
baca juga:329 guru sma gorontalo gagal jadi pppk, pemerintah tegaskan tak ada lagi rekrutmen asn 2025
baca juga:5 jurusan s1 langka tapi prospek kerja cerah, biaya ukt masih di bawah rp13 juta
dikotomi guru negeri vs swasta dinilai sebagai diskriminasi struktural
hingga tahun ajaran 2024/2025, indonesia memiliki 4,21 juta guru. dengan jumlah sebesar itu, kebijakan penataan asn dan pppk memiliki dampak besar terhadap keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah.
namun selama ini, ketidaksetaraan masih terlihat jelas. guru negeri dinilai lebih terlindungi dari sisi kesejahteraan dan akses formasi pppk, sementara guru swasta harus bergantung pada kemampuan keuangan yayasan.
"guru negeri mendapat perlindungan dan jaminan. sebaliknya, guru swasta dengan beban kerja sama justru terpinggirkan," lanjut dedi.
akibatnya, kesempatan guru swasta dalam seleksi pppk tidak selalu adil. banyak dari mereka digaji rendah, tidak mendapat perlakuan finansial yang layak, dan sering kali kalah dalam perebutan formasi karena regulasi yang tidak sepenuhnya berpihak.
baca juga:5 jurusan s1 langka tapi prospek kerja cerah, biaya ukt masih di bawah rp13 juta
baca juga:nilai matematika siswa jeblok di tka 2025, mendikdasmen akui belum bisa pastikan penyebabnya
formasi pppk besar, namun tidak merata
pada gelombang rekrutmen terakhir, pemerintah membuka lebih dari 1 juta formasi casn, termasuk 419.146 formasi khusus guru. namun tidak semua daerah mengusulkan kebutuhan secara optimal, sehingga pemerataan penempatan guru masih jauh dari ideal.
di sisi lain, pemerintah melaporkan bahwa lebih dari 170.000 guru telah diangkat sebagai pppk penuh waktu. angka ini masih jauh dari total guru non-asn yang menunggu kepastian status.
perbedaan skema antara pppk reguler dan pppk paruh waktu juga menjadi sorotan utama. dedi menyebutnya sebagai bentuk diskriminasi struktural yang harus dibenahi segera.
"perbedaan perlakuan antara guru negeri dan swasta, terutama dalam program p3k dan p3k paruh waktu, jelas merupakan bentuk diskriminasi struktural," tegasnya.
baca juga:5 jurusan s1 langka tapi prospek kerja cerah, biaya ukt masih di bawah rp13 juta
baca juga:6 jurusan hukum terbaik di indonesia versi qs wur 2025, lulusannya jadi incaran perusahaan
ancaman serius jika diskriminasi tidak dihapus
ketimpangan perlakuan antara guru negeri dan guru swasta berpotensi menimbulkan berbagai masalah besar:
motivasi guru melemah, terutama di sekolah swasta yang minim perlindungan.
kualitas pembelajaran tidak merata, karena kesejahteraan tidak setara.
perencanaan kebutuhan guru kacau, akibat status kepegawaian tidak jelas.
mobilitas guru meningkat, banyak guru swasta pindah ke negeri demi kepastian.
kondisi ini dinilai mengancam fondasi pendidikan nasional yang seharusnya berkeadilan.
komisi x tegaskan tekad perjuangkan kesetaraan guru
dedi memastikan bahwa komisi x dpr ri akan memperjuangkan penyetaraan profesi guru, tanpa memandang asal sekolah.
"persamaan hak guru swasta dan negeri bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi juga menjaga marwah pendidikan nasional," ujarnya.
ia juga mendorong asosiasi guru untuk terus melakukan audiensi dengan pemerintah, agar tuntutan ini semakin kuat di tingkat kebijakan.
menurutnya, negara harus hadir menghapus sekat antara guru negeri dan swasta. siapa pun yang berdiri di depan kelas, mereka adalah pendidik bangsa yang berhak mendapat perlakuan setara.