Lemhanas PPRA 67 Bedah Keamanan Sumsel

REL, Palembang - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) PPRA Angkatan 67 menaruh perhatian khusus pada isu keamanan di Sumatera Selatan, provinsi kaya sumber daya alam. 

Kunjungan mereka ke Polda Sumsel pada hari kedua Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) ini membuka tirai berbagai permasalahan, mulai dari illegal drilling dan illegal refinery hingga potensi solusi legalisasi tambang rakyat.

Kapolda Sumsel, Irjen A Rachmad Wibowo, memaparkan situasi kondusif di wilayahnya, namun tak lepas dari berbagai tantangan. 

"Sumatera Selatan diberkahi kekayaan alam melimpah, dari tanaman, komoditas bernilai tinggi, hingga batubara dan minyak bumi. Namun, semua itu berimplikasi pada aspek sosial, politik, budaya, dan tak luput Kamtibmas," jelas Irjen Rachmad.

BACA JUGA:Proyek Selesai Bayaran Belum Tuntas!

BACA JUGA:Manchester United dan PSG Saling Sikut!

Permasalahan krusial yang dihadapi adalah illegal drilling dan illegal refinery. "Pertambangan minyak rakyat ini menjadi dilema," ungkap Kapolda.

Di satu sisi, tambah dia, produksi minyak nasional terbilang rendah, sedangkan produksi minyak rakyat jauh lebih tinggi.

Kegiatan ilegal ini, lanjutnya, telah merugikan pendapatan asli daerah, APBN, dan bahkan merusak lingkungan. 

Pengalamannya sebagai Kapolda Jambi mendorongnya mengusulkan legalisasi dan pengaturan tata kelola tambang rakyat kepada Presiden, sebuah isu yang kini hangat diperdebatkan di tingkat nasional.

"Jika tidak diatur, produksi minyak rakyat ini akan terus diperdagangkan secara ilegal dan berkelanjutan pada kegiatan ilegal lain, termasuk di sektor industri kelapa sawit yang seharusnya menggunakan minyak industri," jelas Irjen Rachmad. 

Dampaknya, terang dia, penjualan minyak industri Pertamina pun merosot.

Kapolda Sumsel berharap kunjungan Lemhanas PPRA 67 ini dapat menghasilkan solusi strategis. 

"Diskusi ini diharapkan mampu mengetuk pihak terkait untuk menemukan solusi terbaik bagi keamanan dan kesejahteraan rakyat Sumsel," pungkasnya. (*)