Buka Sayembara Ungkap Praktik Suap PPDB
Kepala Dinas Pendidikan Palembang, Ansori. Foto: dok/ist--
Palembang — Kepala Dinas Pendidikan Palembang, Ansori, mengumumkan tantangan terbuka bagi siapa saja yang bisa membuktikan adanya praktik suap atau "jual beli" bangku sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.
Ansori menjanjikan hadiah uang tunai sebesar Rp 1 juta bagi siapa saja yang dapat memberikan bukti otentik terkait praktik tersebut.
"Saya beri Rp 1 juta kalau ada yang bisa mencari atau membuktikan keluhan jual beli bangku sekolah itu," ujar Ansori pada Kamis (20/6/2024).
Ia menekankan bahwa sayembara ini bertujuan agar masyarakat yang merasa dirugikan atau mengetahui adanya praktik jual beli bangku sekolah dapat langsung menunjuk pihak yang terlibat.
BACA JUGA:Hasil PPDB 2024, SD Negeri 20 Palembang Tidak Mendapat Siswa
BACA JUGA:PKS Resmi Usung Herman Deru bersama Cik Ujang
Ansori menegaskan bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak boleh ada pungutan liar (pungli) karena masuk sekolah negeri harus gratis. Jika ada bukti otentik, baik pelaku suap maupun yang menerima suap akan dikenai sanksi bahkan dibawa ke ranah hukum.
"Tujuan kita adalah menjadikan ini sebagai contoh untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan dalam dunia pendidikan," tambahnya.
Ansori optimis bahwa sayembara ini akan efektif dalam mengungkap pelaku suap dan pungli. Ia percaya bahwa jika ada yang tertangkap, pelaku tersebut akan menunjuk pelaku lainnya karena tidak ingin menerima sanksi sendirian.
Tantangan ini dilatarbelakangi oleh viralnya sebuah postingan di media sosial yang menyebutkan bahwa untuk masuk ke salah satu sekolah negeri di Palembang, harus membayar uang sebesar Rp 4 juta.
Bahkan, dalam sesi wawancara dengan guru, secara terang-terangan diminta apakah siap menyiapkan uang Rp 10 juta saat mendaftar di salah satu SMPN di Palembang.
Postingan yang viral tersebut dipublikasikan oleh akun media sosial @palembangterkini.official dan menuai pro dan kontra dari netizen.
Banyak yang menyayangkan adanya praktik suap ini, dan mengapa harus menyogok mahal jika mampu, lebih baik sekolah di sekolah swasta.
Ansori berharap bahwa sayembara ini bisa membantu mengungkapkan dan menghentikan praktik jual beli bangku sekolah yang merugikan dunia pendidikan. "Saya tunggu siapa yang bisa membuktikannya," ujarnya. (*)