Legislator Desak Satgas Sasar Mafia Impor Ilegal, Bukan UMKM

Reporter: Adi Candra |

Editor: Edo |

Rabu , 24 Jul 2024 - 06:55

photo: Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah, ist/net--

Luluk menegaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi harus jelas, serta meminta agar Satgas bekerja secara transparan dan dengan komitmen tulus untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah IV ini mengingatkan agar pembagian tugas dan tanggung jawab disusun secara jelas dan terukur. Ia berharap sinergi antar-anggota satgas dapat berjalan optimal.

"Bangun struktur organisasi Satgas yang jelas dan terukur dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik," imbaunya.

Luluk juga menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap praktik impor ilegal harus dilakukan dengan tegas.

"Kalau ada oknum-oknum yang bermain, pastikan untuk ditindak apapun posisi dan jabatannya," ujarnya.

Ia menambahkan, yang harus disasar adalah 'ikan' besar, bukan pedagang kecil atau ritel yang hanya menjadi akibat dari praktik impor ilegal.

Peringatan Luluk tersebut muncul setelah ramai video di media sosial yang memperlihatkan kepanikan pedagang di ITC Mangga Dua Jakarta karena ada informasi razia barang impor ilegal.

Pihak Bea Cukai sempat dituding sebagai pelaku razia, namun kemudian membantahnya. Netizen mengkritik lembaga/institusi terkait, menilai bahwa yang harus disalahkan adalah pihak-pihak yang 'meloloskan' barang-barang ilegal tersebut.

Luluk menegaskan bahwa jaringan impor ilegal sudah seperti kerja mafia, melibatkan banyak aktor baik sendiri-sendiri maupun berjejaring.

Ia berharap Satgas Barang Impor Ilegal dapat memberikan sanksi tegas dan efek jera kepada pemain nakal sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, pelaku impor ilegal dapat dikenakan ancaman pidana penjara 1 hingga 10 tahun dan denda Rp 50 juta hingga Rp 5 miliar.

“Satgas ini harus membuka kedok industri importir ilegal yang permainan kotornya sudah menjadi rahasia umum. Keberhasilan satgas ini sangat bergantung pada komitmen, koordinasi, dan sinergi dari semua pihak,” ucap Luluk.

legislator desak satgas sasar mafia impor ilegal, bukan umkm                            rel.empatlawang.bacakoran.co.id - anggota komisi vi dpr ri luluk nur hamidah mendesak agar satuan tugas (satgas) pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor atau satgas barang impor ilegal menyasar pelaku besar dan oknum mafia di belakangnya, bukan hanya pelaku usaha kecil atau ritel, apalagi umkm.
baca juga:luar biasa, serius cegah radikalisme dan terorisme di madrasah kankemenang jakarta selatan gandengan densus 88
"satgas jangan hanya menyasar pelaku usaha kecil atau pedagang kecil. mestinya menyasar ke importirnya langsung dan pemain-pemain besarnya," kata luluk dalam keterangan tertulis yang diterima parlementaria, yang rakyatempatlawang.bacakoran.co rilis dr web resmi dewan perwakilan rakyat ri.
satgas barang impor ilegal diketahui akan bertugas mengawasi dan menindak importir yang melakukan importasi barang secara ilegal serta memastikan barang di pasaran memenuhi standar nasional indonesia (sni).
baca juga:penggerebekan kampung narkoba di palembang: lima orang diamankan dan sejumlah barang bukti disita
pembentukan satgas barang impor ilegal tertuang dalam keputusan menteri perdagangan (kepmendag) nomor 932 tahun 2024, yang ditetapkan mulai 18 juli 2024 dan akan bekerja hingga 31 desember mendatang.
luluk mendorong agar satgas menjalankan amanah sesuai tujuan pembentukannya, yakni untuk menciptakan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor, bukan untuk menakut-nakuti masyarakat.
baca juga:kebakaran maut di tol solo-ngawi: minibus pengantar jenazah ludes terbakar dalam sekejap
tujuh jenis barang impor yang akan menjadi sasaran satgas meliputi tekstil dan produk tekstil (tpt), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil jadi lainnya. satgas menargetkan importir dan distributor besar, bukan ritel yang dianggap hanya sebagai akibat dari impor ilegal. 
satgas barang impor ilegal dapat berkoordinasi dengan asosiasi pelaku usaha melalui kamar dagang dan industri (kadin) indonesia dan melakukan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan, baik besar maupun kecil.
luluk juga menyoroti peran bea cukai dalam persoalan impor barang ilegal yang kinerjanya banyak mendapat sorotan. “koordinasi dengan bea cukai mesti clear juga. jangan ada dusta di antara mereka,” tegas luluk, yang juga bertugas di badan legislasi (baleg). 
baca juga:giias 2024: penampilan perdana harley davidson dan moge baru memukau di pameran
satgas dipimpin oleh kementerian perdagangan (kemendag) yang merupakan mitra komisi vi dpr. 
anggotanya terdiri dari 11 kementerian/lembaga, termasuk kementerian perindustrian, polri, kejaksaan, kementerian hukum dan ham, bakamla atau tni al, hingga bin (badan intelijen negara). 
luluk menegaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi harus jelas, serta meminta agar satgas bekerja secara transparan dan dengan komitmen tulus untuk kepentingan masyarakat dan negara.
legislator dari dapil jawa tengah iv ini mengingatkan agar pembagian tugas dan tanggung jawab disusun secara jelas dan terukur. ia berharap sinergi antar-anggota satgas dapat berjalan optimal. 
baca juga:personil lantas tegur langsung pelanggar
"bangun struktur organisasi satgas yang jelas dan terukur dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik," imbaunya. 
luluk juga menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap praktik impor ilegal harus dilakukan dengan tegas. 
"kalau ada oknum-oknum yang bermain, pastikan untuk ditindak apapun posisi dan jabatannya," ujarnya. 
ia menambahkan, yang harus disasar adalah 'ikan' besar, bukan pedagang kecil atau ritel yang hanya menjadi akibat dari praktik impor ilegal.
baca juga:polda sumsel ungkap motif cemburu di balik kasus penyebaran video tak senonoh oleh mmr
peringatan luluk tersebut muncul setelah ramai video di media sosial yang memperlihatkan kepanikan pedagang di itc mangga dua jakarta karena ada informasi razia barang impor ilegal. 
pihak bea cukai sempat dituding sebagai pelaku razia, namun kemudian membantahnya. netizen mengkritik lembaga/institusi terkait, menilai bahwa yang harus disalahkan adalah pihak-pihak yang 'meloloskan' barang-barang ilegal tersebut.
luluk menegaskan bahwa jaringan impor ilegal sudah seperti kerja mafia, melibatkan banyak aktor baik sendiri-sendiri maupun berjejaring. 
baca juga:mantan kepala distamben lahat ditetapkan sebagai tersangka
ia berharap satgas barang impor ilegal dapat memberikan sanksi tegas dan efek jera kepada pemain nakal sesuai peraturan yang berlaku. 
berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, pelaku impor ilegal dapat dikenakan ancaman pidana penjara 1 hingga 10 tahun dan denda rp 50 juta hingga rp 5 miliar.
“satgas ini harus membuka kedok industri importir ilegal yang permainan kotornya sudah menjadi rahasia umum. keberhasilan satgas ini sangat bergantung pada komitmen, koordinasi, dan sinergi dari semua pihak,” ucap luluk. 
baca juga:benelli leoncino 125: motor 125cc dengan tampang macho dan tenaga lebih dari kawasaki klx150
komisi vi dpr ri akan mengawal kerja satgas barang impor ilegal dan meminta peran serta masyarakat dalam mengawasi kinerjanya.
“apabila masyarakat menemukan indikasi pelanggaran, segera laporkan. jika takut melapor ke satgas atau pihak penegak hukum, laporkan kepada kami sehingga kami yang akan turun untuk mengeceknya,” tutup luluk.